30 Agustus Hari Internasional Untuk Korban Penghilangan Paksa
JAKARTA,- Anekafakta.com
Penghilangan Secara Paksa Lebih dari Sekedar Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Individu
Penghilangan paksa telah sering digunakan sebagai strategi untuk menyebarkan teror di dalam masyarakat. Perasaan tidak aman yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak hanya terbatas pada kerabat dekat orang hilang, tetapi juga mempengaruhi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.
Penghilangan paksa telah menjadi masalah global dan tidak terbatas pada wilayah tertentu di dunia.
Penghilangan paksa yang dahulu sebagian besar merupakan produk dari kediktatoran militer, saat ini dapat dilakukan dalam situasi konflik internal yang kompleks, terutama sebagai alat penindasan politik terhadap pihak-pihak yang berseberangan.
Yang menjadi perhatian khusus adalah:
1.Pelecehan yang terus berlanjut terhadap para pembela hak asasi manusia, keluarga korban, saksi, dan penasihat hukum yang menangani kasus-kasus penghilangan paksa.
2.Pemberlakuan kegiatan kontra-terorisme oleh Negara-negara sebagai alasan untuk melanggar kewajiban mereka;
3.Dan masih meluasnya impunitas atas penghilangan paksa.
Perhatian khusus juga harus diberikan pada kelompok-kelompok tertentu yang sangat rentan, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.
Ratusan ribu orang telah hilang selama konflik atau periode penindasan di setidaknya 85 negara di seluruh dunia.
"Impunitas menambah penderitaan dan kesedihan.
Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, keluarga dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi.
Penghilangan paksa sering kali digunakan sebagai strategi untuk menyebarkan teror di dalam masyarakat. Perasaan tidak aman yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak terbatas pada kerabat dekat orang hilang, tetapi juga berdampak pada komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.
Pada 30 Agustus 2011, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini sebagai sebuah dukungan moral bagi keluarga para korban. Peringatan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Untuk memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional, terdapat banyak cara yang mampu dilakukan. Salah satunya yakni memahami hakikat dan makna peringatan tersebut.
Setiap orang memiliki HAM yang wajib dijunjung tinggi dan saling menghormati hak orang lain, termasuk penghapusan tindakan penghilangan paksa. Berkenaan dengan itu, simak uraian tentang Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional berikut.
Pemahaman tentang Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini adalah sebuah tindak lanjut dari Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang disahkan pada 18 Desember 1992. Deklarasi tersebut berujung pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada 20 Desember 2006.
Tujuan utamanya adalah melengkapi kerangka hukum global agar terhindar dari insiden penghilangan paksa di masa depan. Penghilangan paksa adalah masalah global yang melibatkan negara-negara dengan militerisme dan otoritarian yang kuat.
Secara umum, dalam hal ini ada tiga elemen penting yang saling berkaitan. Ketiga elemen tersebut yakni penangkapan ilegal seseorang, perampasan kemerdekaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara, dan penyangkalan terhadap perampasan kemerdekaan itu sendiri. Penghilangan paksa menjadi masalah global. Pembantaian massal berdarah yang terjadi pada tahun 1965/1966 menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan banyak orang lain hilang.
Sejarah Aksi Penghilangan Secara Paksa Saat Order Baru Berkuasa Hal ini juga terjadi di kasus Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penembakan Misterius, Darurat Militer Aceh, Wasior, Wamena, Sambas, Ambon, Abepura, kerusuhan Mei 1998,dan pelanggaran HAM Timor Leste yang mengakibatkan ribuan anak terpisah dari orang tuanya (stolen children).
Disamping itu, upaya masif penculikan aktivis pro demokrasi yang terjadi antara 1997-1998 belum terendus keberadaan 13 aktivis yang hilang saat Orde Baru Berrkuasa. melekat dengannya 2016 dimana muncul pula koalisi anti penghilangan paksa seperti Komisi untuk YLBHI, Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), LBH-Jakarta, KontraS Sulawesi, ELSAM, Inisiatif Sosial untuk Kesehatan Masyarakat, Federasi KontraS, LBH-Bandung, KontraS Surabaya, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah dan pegiat HAM, dan KontraS Aceh.
Penindasan secara paksa adalah teknik untuk mengurangi kekuatan dari lawan.
Kriminalitas ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghapuskan eksistensi seseorang secara pribadi.
Kebijakan paksa adalah salah satu cara kekuasaan militer untuk membangun ketakutan di masyarakat (Culture Of Fear) agar tidak menanggapi kritik, mulut seperti fobungkam, agar dosa dosa berkuasa, lalu kemudian Rakyat Dikebiri yang menyebabkan Demokrasi menjadi Basi. Dampak rasa takut pada korban yang mengalami penyiksaan dan ancaman tewas, juga bisa dirasakan juga dampaknya oleh keluarga mereka.
Keluarga korban harus menghadapi ketidakpastian tentang nasib anggota keluarga yang hilang tanpa jejak, dan seringkali putus asa saat menunggu kabar selama bertahun-tahun.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mencatat sejumlah peristiwa yang melibatkan metode ini.
Beberapa di antaranya adalah penembakan misterius tahun 1982-1985, pembantaian PKI 1965-1966, Tanjung Priok 1984-1985, Talangsari 1989, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Timor Timur dan lain sebagainya. Pembicaraan tentang praktik penghilangan paksa yang tidak adil mendapatkan perhatian dunia internasional di akhir 1970-an. Ini disebabkan karena peristiwa penghilangan paksa yang masif terjadi di Amerika Latin antara 1960 sampai 1970-an.
Di Guatemala terjadi penghilangan paksa secara massal pada tahun 1966. Situasi itu terjadi saat adanya kondisi politik yang buruk usai ketika militer mengambil alih kekuasaan pada 1954.
Di Chile, penghilangan paksa dimulai setelah kudeta militer Jenderal Augusto Pinochet pada periode 1973-1990, dan di Argentina pada 1976–1983. Dalam peristiwa tersebut puluhan ribu orang diculik akibat kudeta militer Jenderal Jorge Rafael Videla.
Pada 28 Juli 1982, praktik kehilangan paksa yang berlangsung di Argentina mendorong para ibu para korban untuk melakukan aksi damai. Mereka menggelar demonstrasi di Plaza de Mayo di hadapan Casa Rosada, Istana Presiden Buenos Aires, dengan menebar kain bertuliskan nama anggota keluarga mereka yang hilang.
Gerakan anti-penghilangan paksa internasional yang dimulai dari aksi para ibu di Plaza de Mayo berhasil ketika Komisi Nasional Penghilangan Paksa (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas) terbentuk.
Pada 1984, komisi ini merilis laporan yang mengungkap tentang orang hilang selama rezim militer berkuasa di Argentina berjudul Nunca Mas yang artinya Jangan Terulang Lagi.
Demikian penjelasan terkait Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang diperingati setiap 30 Agustus. Selanjutnya dapat diketahui, aksi penghilangan paksa adalah aksi perampasan.
Editor : D Wahyudi
"Dari Beberapa Sumber"
#KamiTidakLupa
إرسال تعليق