JAKARTA ,- Anekafakta.com
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi dalam rangka koordinasi Jaksa Agung
dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan tahun 2024 s/d 2029, di Gedung Utama Kejagung Rabu (16/2024).
Adapun Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini diatur dalam Peraturan
Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diisi oleh panitia dari
lima kalangan pemerintah dan empat unsur masyarakat, yaitu:
Ketua Pansel merangkap anggota: Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A
(Kepala BPKP);
Wakil Ketua Pansel merangkap anggota: Prof. Dr. Arief Satria, SP. M.Si. (Rektor
IPB & Ketua Ormas);
Anggota yang terdiri dari
1. Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.
2. Nawal Nely, S.E, MBA., CFA.
3.Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D
4.
Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
5.
Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H.
6.
Rezki Sri Wibowo, M.Sc.
7.Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
Dalam menjalankan tugasnya, Pansel harus menyeleksi dan menentukan sepuluh nama Calon Pimpinan serta Calon Dewan Pengawas untuk diserahkan kepada
Presiden, Oleh karena itu, Pansel harus melakukan seleksi ketat dalam proses
rekrutmen agar pimpinan terpilih nantinya dapat secara tegas memberantas tindak
pidana korupsi di Indonesia.
Untuk diketahui, saat ini Pansel Calon Pimpinan KPK masuk pada tahapan
pengumuman pendaftaran Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK pada 4 s/
d 25 Juni 2024 melalui media cetak dan elektronik.
Kemudian, Pansel akan membuka
masa pendaftaran Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK mulai 26 Juni s/d
15 Juli 2024.
Terdapat tiga hal penting yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam audiensi
mengenai proses pembentukan dan komposisi anggota Pansel Calon Pimpinan dan
Calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024 s/d 2029, yaitu:
.
Pertama, waktu pembentukan Pansel terbilang lambat dan molor jika
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebagaimana diketahui pada tahun
2019 lalu, Presiden sudah membentuk Pansel sejak 17 Mei 2019. Keterlambatan
ini tentunya akan berimbas pada waktu penjaringan yang semakin pendek dan
mengurangi waktu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap
kerja Pansel; Kedua, kerja Pansel tahun 2024 jauh lebih berat ketimbang periode sebelumnya
karena mereka tidak hanya mencari lima kandidat Komisioner KPK, melainkan
juga lima anggota Dewan Pengawas KPK;
Ketiga, komposisi Pansel yang terdiri dari kalangan pemerintah sebanyak lima
orang dan dari unsur masyarakat sebanyak empat orang.
Untuk itu, dalam
pelaksanaan tugasnya menyaring nama-nama yang akan diajukan kepada
Presiden, maka perlu dilakukan dengan keterbukaan dan partisipasi masyarakat
untuk mencegah pemberitaan negatif dan ketidaknetralan dalam penjaringan
kandidat Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK.
"Panitia Seleksi diharapkan dapat melaksanakan tugas secara transparan, partisipatif,
objektif, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan keputusan yang kredibel," tutur
Jaksa Agung.
Secara khusus, Jaksa Agung juga menyampaikan beberapa poin yang mutlak harus
dipenuhi oleh Pansel selama menjaring Calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK
mendatang, yaitu:
1.Pansel harus menjamin proses seleksi benar-benar memenuhi nilai transparansi
dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 Undang-Undang KPK.
Setiap perkembangan pada setiap tahapan seleksi mutlak harus disampaikan
kepada masyarakat.
2. Pansel harus berpijak pada prinsip meaningful participation selama proses
seleksi berlangsung. Bercermin pada Pasal 30 Ayat (6) Undang-Undang KPK
yang secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan
tanggapan atas kinerja Pansel.
3. Pansel harus mengedepankan nilai integritas sebagai indikator utama dan
pertama dalam menjaring Calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.
Salah satu yang dapat digunakan oleh Pansel untuk menguji integritas calon adalah
kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),
khususnya bagi pendaftar dari kalangan penyelenggara negara aktif maupun
mantan penyelenggara negara.
4. Pansel harus menelusuri rekam jejak kandidat secara serius agar kemudian
didapatkan kandidat Komisioner dan Dewan Pengawas KPK yang independen.
Penelusuran rekam jejak bukan hanya semata terkait hukum, akan tetapi juga
menyangkut etika. Tak lepas dari itu, Pansel juga mesti mencermati adanya
potensi afiliasi kandidat dengan warna politik tertentu.
5. Pansel harus aktif dalam mencari dan mengajak figur-figur berintegritas,
kompeten, dan independen untuk mendaftar sebagai Calon Komisioner dan
Dewan Pengawas KPK. Sebab saat ini, bukan hal mudah untuk mendorong
masyarakat yang memenuhi nilai-nilai ideal mendaftar sebagai pemimpin dan
pengawas di lembaga antirasuah itu.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Biro Kepegawaian,
Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan Asisten Khusus Jaksa Agung
RI, serta Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2024-2029.
(D Wahyudi)
إرسال تعليق