Antisipasi kecurangan di Pilpres 2024, Sahrin : Relawan harus terlibat mengawal TPS
JAKARTA,Anekafakta.com
Presidium Gerakan Rakyat yang merupakan kumpulan simpul relawan pendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar hari ini (3/1/2024) mendeklarasikan Gerakan Rakyat Kawal TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Wisma Amanat Rakyat di JL Ampera Jakarta Selatan
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya kecurangan sekaligus merekam bila terjadi kecurangan pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.
"Pemilu adalah fondasi demokrasi kita. Namun, pemilu yang adil dan bersih adalah kunci untuk
memastikan suara rakyat benar-benar terwakili," kata Sahrin Hamid Koordinator Presidium Gerakan Rakyat di Jakarta (3/1/2024).
Selanjutnya Kepada anekafakta.com, Sahrin menyampaikan sebagai relawan AMIN, tugasnya bukan hanya
mendukung, tetapi juga mengawal proses tersebut untuk memastikan integritasnya.
"Tugas kita tidak ringan. Mengawal TPS bukan hanya soal hadir di tempat pemungutan suara
pada hari pemilu, tetapi juga memastikan setiap tahap proses pemilu berjalan dengan
transparan dan bebas dari manipulasi,"ujar alumnus HMI ini.
Menurut Sahrin, sebagai relawan dan pejuang perubahan serta simpatisan AMIN, untuk mengantisipasi kecurangan, maka harus terlibat mengawal dan mengawasi dalam setiap tahapan pemilu.
"Kita harus terlibat dalam segala aspek pemilu, mulai dari tahap pendaftaran pemilih,
pemungutan suara, hingga penghitungan suara,"tuturnya.
Sahrin memaparkan relawan pendukung dan saksi Anies-Muhaimin agar betul-betul mengawasi TPS saat pencoblosan Pilpres 2024. Salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebab kecurangan pemilu dimulai dari DPT. Dari pemilu ke pemilu masalah DPT selalu menjadi biang kecurangan.
"Sumber kecurangan dari pemilu ke pemilu yaitu di DPT. Karena itu, kepada saksi, simpatisan dan relawan harus betul-betul mencermati hal ini. Jika DPT tidak ditempel di TPS pertanyakan. Harus tahu siapa pemilih di TPS kita. Jangan sampai pemilih yang namanya terdaftar sudah ada di kuburan," ucapnya.
Sahrin mengungkapkan modus-modus kecurangan lain. Di antaranya surat suara dianggap tidak sah karena dilubangi dengan kuku oleh petugas yang berpihak.
Relawan juga mesti menjaga TPS. Biasanya, TPS didirikan 2 atau tiga hari sebelum pencoblosan. Desain TPS haruslah bisa membuat mudah diawasi. Relawan sekitar TPS berhak mengkritik.
Sahrin juga mengingatkan, relawan yang menjadi saksi harus benar-benar dalam kondisi sehat. Sebab, proses penghitungan suara itu melelahkan. Dimulai dari DPRD, DPR RI, DPD, dan Presiden. Bisa sampai malam sehingga perlu menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh.
Ia menambahkan semua pendukung AMIN baik unsur relawan, pejuang perubahan, parpol koalisi hingga simpatisan termasuk masyarakat secara keseluruhan sebaiknya ikut melakukan pemantauan yang cermat
dokumentasikan setiap kejadian yang mencurigakan, dan berikan laporan kepada pihak yang
berwenang.
"Mari kita bersama-sama mengawal suara rakyat dan menjaga kehormatan demokrasi
kita,"tandasnya
Solehudin/Red
إرسال تعليق