Mahfud MD dan Prabowo Ikut Kontestasi Pilpres, Kang Deni tegas Bilang sebaiknya Mundur dari Jabatan Menteri
Anekafakta.com,Tangerang
Antusiasme Partai Politik dalam mencari putera terbaik bangsa patut diacungi jempol. Meski pendaftaran bakal capres-cawapres berlangsung hingga Selasa (24/10/2023), namun parpol koalisi memilih mendaftarkan jagoan mereka di awal, agar lebih kelihatan oleh rakyat lebih siap dan optimis.
Seperti yang sudah diketahui publik, nama-nama bakal capres-cawapres itu ialah sosok yang selama ini sudah tidak asing lagi di mata publik. Siapa yang tidak kenal Anies yang pernah memimpin Gubernur DKI Jakarta, begitu pula Ganjar Gubernur Jawa Tengah, dan Prabowo yang saat ini menjabat menteri pertahanan.
Nama Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres pun tak bisa dipandang sekadar pelengkap atau ban serep bakal capres. Selain sebagai Wakil Ketua DPR saat ini, Muhaimin menjabat Ketua Umum PKB.
Begitu pula Mahfud, sosok nahdiyin cendekia yang kini menjabat menko polhukam. Tidak perlu diragukan pula sosok bakal pendamping Prabowo pasti diambil dari kalangan profesional.
"Boleh dibilang, pilpres kali ini menyuguhkan pilihan 'menu spesial' yang kian menarik karena diisi sosok yang selama ini lekat dikenal masyarakat. Harapannya pula tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat.", Ucap Kang Deni
Lebih lanjut kepada anekafakta.com Jum'at 20/10/2023 Deni Mengatakan, "Namun saya berpendapat, ada baiknya parpol juga menyarankan para kandidat yang masih berstatus pejabat negara untuk mundur dari jabatan mereka. Memang betul tidak ada aturan yang melarang mereka untuk mundur pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada 2022. Hanya saja etika menilainya itu tidak patut.", Tegas Kang Deni
Lebih jauh Kabid Hukum dan HAM DPP BABAD BANTEN mengatakan, Coba buka pikiran kita bersama, bagaimana bisa bakal capres-cawapres yang tengah berjuang menuju kursi RI-1 dan RI-2 masih bisa fokus mengerjakan tugas sebagai menteri atau Wakil Ketua MPR? Apalagi, waktu persiapan sudah sangat mepet, tinggal empat bulan lagi menuju pemilu serempak pada 14 Februari 2024. Jika ada pejabat negara yang mengatakan tidak perlu mundur karena bisa berkampanye di hari libur atau mengambil cuti, dengan mudah dinilai bahwa yang bersangkutan menomorduakan tugas bangsa dan negara. Uang negara pun akan mubazir karena menggaji pejabat negara yang tengah fokus pada kepentingan politik pribadi mereka. Sekali lagi, aturan memang tak melarang, tetapi norma-norma yang terkandung di dalam etika akan membuat pesta demokrasi kali ini akan lebih sempurna.", Tutur Deni
Sebagai rakyat yang menginginkan kualitas demokrasi di Indonesia meningkat kang Deni menghimbau kepada semua warga negara agar menjauhi perilaku bullying, tidak ada ejekan kepada capres dan cawapres agar semua bersukaria dalam hajatan demokrasi lima tahunan ini.
Mari kita sambut pemilihan umum ini dengan gembira tanpa diwarnai kebencian, hoax, atau saling menjatuhkan satu sama lain. Dengan kualitas capres cawapres saat ini, saya yakin masyarakat akan memilih pemimpin bangsa masa depan yang tepat sesuai kebutuhan menghadapi tantangan zaman.
Selamat berjuang untuk partai koalisi yang sudan menentukan capres dan cawapres di pemilu 2024. Tutup Deni
إرسال تعليق