Oknum Kades Desa Kabuh Jombang Diduga Tilep Uang Bantuan RTLH


Oknum Kades Desa Kabuh Jombang Diduga Tilep Uang Bantuan RTLH




Telah terjadi banyak penyimpangan terkait bantuan RTLH dari anggaran Program Jombang Berkarya Dan Berdaya Saing (BERKADANG) tahun 2022 di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh,Kabupaten Jombang. 

Dari pantauan awak media di lapangan
Desa tersebut mengajukan empat calon penerima manfaat sesuai dengan data yang terdaftar salah satunya adalah:
Ibu Suryati RT 03 RW 01 Dusun Kabuh Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Diduga kuat adanya penyimpangan anggaran
Oleh kepala desa melalui  Bantuan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) yang tidak di realisasikanya
Bangunan tersebut ke penerima manfaat itu. 

Ini terbukti sewaktu
awak media meninjau ke lapangan menemui 
Salah satu penerima manfaat IBU SURYATI, 
RT 03 RW 01 beliau menyampaikan ke kami. 
Sampai sekarang belum di realisasi 
/di laksanakan pembangunan bantuan rumah tidak layak huni oleh pihak desa tersebut.
 

Terkait tidak adanya tambahan,dan juga pengajuanya tidak sesuai  katanya seraya menirukan perangkat desa yang memberi tahu ke dirinya bahwasanya jika kedua syarat itu tidak ada maka bantuan tidak jadi di berikan ke kelompok penerima manfaat (KPM) 

Terus rumah saya tidak jadi dapat bantuan pak..? 
Terus saya harus bagaimana Sedangkan yang belakang itu bocor semua lo pak..
Paparnya,Ke Awak Media 
 
Sementara SUGIARTO,ST.
Aktivis Pemerhati Kebijakan Pemerintah,

Didalam keteranganya Beliau menghimbaukan kepada kepala Desa.
Untuk Transparan jika bantuan itu memang untuk masyarakat tolong dong salurkan sesuai dengan anggaran yang di ajukan oleh pemerintah desa ke  Kabupaten itu

Jangan masyarakat di jadikan alat atau umpan untuk pengajuan bantuan  tapi ujung ujungnya tidak terrealisasi juga pembangunanya. 
Sedangkan anggaran tersebut seharusnya sampai bawah agar tepat sasaran ke penerima manfaat  karena itu adalah hak masyarakat.
Biar negara tidak merasa dirugikan oleh oknum Kades yang nakal 
Ungkapnya kepada awak media 
 
Apabila perlu pihak Dinas PERKIM Juga INSPEKTORAT Serta B.P.K Propinsi turun ke lapangan untuk cros cek biar tahu kondisi sebenarnya Di lapangan.

Dengan bentuk seperti inilah kemajuan negara terhambat karena mengakarnya korupsi di tingkat paling bawah. karena desa adalah tolak ukur pemerintahan yang paling bawah mewakili pemerintahan Presiden Joko Widodo jadi tradisi seperti itu hilangkan Jangan di piara. 
toh masyarakat juga yang jadi korban paparnya kepada awak media ini

Selanjutnya awak media Rabu 02/11/2022 bertandang ke kantor desa untuk klarifikasi terkait temuan di lapangan. 
beliaunya sedang tidak ada di tempat. 

Sampai berita ini di terbitkan bapak Kepala Desa Kabuh masih belum bisa di mintai
keterangannya. 

ATR/Red

Post a Comment

أحدث أقدم