Sumbang Hewan Kurban, Anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar Dijegal Security Masuk ke Rusun Penjaringan


Sumbang Hewan Kurban, Anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar Dijegal Security Masuk ke Rusun Penjaringan




Dua oknum security berinisial AS dan YE, rumah susun (Rusun) Penjaringan, Jakarta Utara
diduga telah melakukan tindakan tidak terpuji terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, H. Hasan Basri Umar dari Fraksi Partai Nasdem.

Pasalnya, tindakan kasar dengan cara menghalang-halangi anggota dewan dapil 3 Jakarta Utara itu terjadi saat ia ingin masuk menyaksikan penyerahan hewan kurban yang disalurkan di Masjid At-Taqwa di RT 06/06, Penjaringan, Jakarta Utara terletak di kawasan Rusun Penjaringan pada Sabtu (9/7) lalu.

Menurut keterangan Ketua RW 06, Penjaringan Surya Darma, dirinya sangat menyesalkan terjadinya insiden tersebut. Padahal, kedatangan H Hasan Basri Umar ke Rusun Penjaringan untuk menyerahkan bantuan hewan kurban ke Masjid At-Taqwa untuk warga.

"Sekitar pukul 13.09 WIB, saya diinformasikan stafnya H Hasan Basri Umar melalui telepon bahwa bapak sudah tiba dilokasi, namun dilarang masuk oleh security Rusun Penjaringan," kata Surya saat ditemui di gedung DPRD DKI Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022).

Ia mengungkapkan, saat dirinya tiba dilokasi melihat H Hasan sudah turun dari kendaraan mobil dan langsung membuka jaketnya yang dia dikenakan sambil mengeluarkan identitas Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota DPRD DKI Jakarta kepada oknum securty, akan tetapi tetap melarang masuk kearea Masjid At-Taqwa.

Ironisnya, oknum security ini berkilah dengan alasan siapapun tidak boleh masuk kekawasan rusun tersebut. 

"Padahal, sebelumnya Walikota Jakarta Utara dan Kapolsek Penjaringan bersama dengan kami boleh masuk ke Rusun Penjaringan," jelas dia.

Lanjut Surya, kedatangan H Hasan Basri Umar ke Rusun Penjaringan hanya ingin mengantarkan hewan kurban.

""Ada dua orang security yang melarang pak Hasan masuk. Padahal security tersebut merupakan pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Atas kejadian itu, Surya berharap agar Security Rusun Penjaringan bisa bersikap profesional. Siapapun harus dilayani dengan baik.

"Apalagi ini pak Hasan seorang anggota dewan DPRD DKI Jakarta. Kedatangannya dengan niat baik kenapa harus dilarang," ucapnya. 

Selain itu, Surya meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dan Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan agar bisa menertibkan anggota PJLP security tersebut.

"Kepala Dinas Perumahan dan Kepala UPRS Rusun Penjaringan tolong tekankan kepada security agar memberikan pelayanan yang lebih baik lagi khususnya di Rusun Penjaringan," pinta Surya.

Sementara H Hasan Basri Umar saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya melakukan pertemuan pada Senin 18 Juli 2022 dengan Kepala Dinas Perumahan di kantor DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat  berkaitan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022.

"Jadi pada saat itu saya masuk ke Rusun Penjaringan dan menanyakan kepada security boleh saya masuk kedalam dekat Mesjid Masjid At Taqwa dan ternyata saya dilarang masuk," bebernya.

Pada saat dilarang masuk oleh oknum securty, dia memberi tahu jika dirinya adalah seorang Wakil Rakyat dari DPRD DKI Jakarta. 

"Saya bilang saya dari DPRD DKI dan hanya mau mendrop dulu hewan kurban kedalam setelah itu mobil saya keluar. Namun pihak Security tetap dengan pendiriannya tidak memperbolehkan saya masuk," ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B ini.

Lanjutnya, lalu saya tanyakan kenapa ada mobil Kapolsek bisa masuk, dan ada mobil pejabat dari kecamatan serta walikota bisa masuk. 

"Saya minta drop saja tidak bisa. Pokoknya tidak bisa, karena yang berkuasa disini saya dan tidak bisa. Kalau bapak tidak senang catat nama saya dan laporkan ke atasan, kata Security nya," tutur pria kelahiran Tidore Maluku Utara ini.

Ternyata, lanjutnya, warga yang mengetahui jika dirinya ditolak masuk, mereka mulai berdatangan dan membuka penghalang jalan masuk ke Rusun Penjaringan.

"Melihat warga ramai berdatangan dan meminta saya masuk lantas security itu hanya bisa diam. Dan setelah saya menyerahkan hewan kurban dan kembali, kemudian saya telepon Kepala Dinas Perumahan, karena saya melihat mobil saya di foto-foto dan saya suruh bicara dengan Danru nya dan mereka minta maaf," bebernya.

"Saya anggap itu sudah selesai tapi saya masih penasaran karena seorang PJLP pegawai kontrak melarang saya masuk diperlakukan dengan tidak sopan. Anggota dewan saja diperlakukan seperti itu bagaimana dengan masyarakat biasa," tambah dia. 

Untuk mencegah kejadian ini terulang kembali, kata H Hasan, pihaknya memanggil Kepala Dinas Perumahan dan jajarannya termasuk Kepala UPRS Rusunawa Penjaringan.

"Saya meminta agar security nya dirolling. Jangan sampai nanti saya kunjungan reses disana dan mereka masih seperti itu takut kembali terjadi salah paham," tegasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko saat dimintai keterangannya menambahkan, jika ini hanya miss komunikasi, pihaknya tetap memberikan arahan dan masukan kepada security di lapangan agar memberikan pelayanan yang terbaik.

"Pelayanan itu harus diberikan kepada siapapun, kepada warga apalagi kepada rekan-rekan dari anggota DPRD DKI yang melakukan fungsinya. Namun prinsipnya ini menjadi koreksi dan masukan buat saya dan menjadi PR agar kami melakukan pembinaan yang lebih baik," ungkap Sarjoko.

Ditanya terkait sistem perekrutan Security, Sarjoko juga menerangkan bahwa Security adalah pegawai rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), orang perorang yang melakukan kontrak dengan pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

"Jadi siapapun yang memenuhi syarat sebagai security. Mereka bisa mengikuti seleksi yang dilakukan secara periodik setiap tahun," terangnya.

Sementara untuk security yang bersangkutan, Sarjoko mengaku sudah memberi teguran saat berdebat dengan H Hasan Basri Umar.

"Intinya kita akan melakukan pembinaan di internal. Bentuk pembinaannya nanti kan bisa bermacam-macam. Bisa kita lakukan evaluasi terkait dengan penugasan. Prinsipnya kejadian ini akan menjadi sebuah koreksi buat kami untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kedepan," pungkasnya.

Eva/Red

Post a Comment

أحدث أقدم