Bermasalah.! Penyaluran Bansos Di Kota Tangerang Butuh Penanganan Serius, Ini Pesan DPRD."
Tangerang,anekafakta.com
Penyaluran Bansos (Bantuan Sosial) di kota Tangerang butuh penanganan serius. Hal tersebut di sampaikan oleh DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Komisi 2, saat menggelar jumpa pers di ruangan komisi, pusat pemerintahan kota Tangerang. (01/09/2021)
Epa Emilia, politikus PDIP tersebut, menyampaikan Berbagai persoalan masyarakat tentang penyaluran bantuan baik berupa uang maupun sembako, kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang di salurkan oleh Kemensos, antara lain: tidak tepat sasaran, pemindahan rekening serta pungutan saat KPM mengambil paket sembako yang terjadi di tiap tiap kelurahan.
"Ini hanya sebagian warga yang mengadukan ke kita, kita yakin banyak lagi warga yang tidak mendapatkan hak nya, tapi takut untuk mengadukan karena warga pada di takut takuti dan di intimidasi dan tidak berani mengadukan, dan kita yakin itu," jelas Epa.
Politikus moncong putih itu juga mengatakan, setiap pembagian sembako di kelurahan marak praktek pungli, dan pungutan di lakukan berpariasi dengan modus iuran dan para pendamping tersebut sangat tersistem. Epa menambahkan, saat di datangi pihak dinsos pendamping itu sangat berprilaku aneh, bahkan PSM nya ada yang pingsan saat di klarifikasi.
"Kita berharap, agar penegak hukum bisa menuntaskan persoalan bansos ini. Kami sebagai wakil rakyat, akan selalu mendukung para penegak hukum untuk melakukan proses hukum supaya ada efek jera kedepannya dan tidak ada lagi oknum yang menyalah gunakan dan tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hak masyarakat," tutur Epa.
Di tempat yang sama, hal senada juga di sampaikan Dedy Fitriadi, dari fraksi Demokrat. Sebab sudah dua kali dilakukan hering dengan pihak BNI, tapi penjelasan yang disampaikan oleh pihak BNI tidak tegas dan berubah ubah. Eddi berharap, agar keluarga penerima manfaat, dalam berbentuk apapun supaya memberikan informasi, jadi bisa diketahui dan transparan.
"Saya sih berharap, kedepannya supaya pendamping KPM ini bersikap netral dan tidak ada kepentingan partai atau pribadi. untuk kinerja Dinas sosial harus mengevaluasi kinerja nya. Apalagi si pendamping KPM itu kan sudah banyak temuan, jadi jangan di pake lagi pendampingan seperti itu," kata Dedy Fittriadi.
Eva/Red
إرسال تعليق