Sebanyak 64 Orang Asli Papua Tidak Diterima Sebagai Praja IPDN
ANEKAFAKTA.COM,Jakarta
Pemerintah Republik Indonesia dianggap kembali menorehkan luka yang dalam bagi Masyarakat Papua. Apalagi setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak menerima sebanyak 64 Putra-Putri Asli Papua yang menjadi Calon Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Papua Pacific, Mena Robert Satya Manami mengungkapkan, kekecewaan Masyarakat Asli Papua itu telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI dan juga kepada Rektorat IPDN di Jatinangor, Jawa Barat. Namun, hingga di penghujung tahun 2019 ini, belum ada upaya untuk meluruskan kembali persoalan ini.
Satya, panggilan akrabnya, menjelaskan, sebanyak 64 calon praja yang merupakan putra-putri asli Papua atau Orang Asli Papua (OAP) itu berasal dari setiap Kabupaten yang ada di Papua. Mereka telah mengikuti proses seleksi hingga tingkat Nasional, dan memperoleh nilai yang sangat memadai untuk menjadi Praja IPDN.
Dengan tidak diterimanya 64 Calon Praja IPDN dari Orang Asli Papua itu, lanjut Satya, Pemerintah Pusat dianggap menorehkan luka yang dalam lagi bagi Papua.
"Itu bagai menorehkan luka yang dalam lagi bagi Masyarakat Papua. Padahal ke 64 Calon Praja itu sudah mengikuti proses seleksi dengan baik dan mereka mendapat nilai yang bagus. Bahkan, melampaui nilai passing grade yang dipersyaratkan. Masyarakat Papua kecewa dengan hal ini," tutur Satya ketika ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).
Anehnya, lanjut Satya, ada praja IPDN yang menjadi perwakilan Papua yang diterima. Padahal, sudah tidak lolos dalam seleksi. Bahkan, dari proses seleksi yang terjadi, tidak layak mewakili Masyarakat Papua.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017, menurut Satya, ada pendekatan afirmatif yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia kepada Masyarakat Papua. Termasuk, pemberian kuota calon praja IPDN bagi Orang Asli Papua, yang mencapai 90 orang. Dari setiap Kabupaten di Papua diwakili oleh 3-4 Orang Asli Papua sebagai calon Praja IPDN.
"Sekarang, yang kuota 90 orang itu kemana perginya? Itu ada dimana? Malah calon praja IPDN yang sudah gagal, kini direkrut lagi sebagai prioritas masuk IPDN. Ini ada apa?" protesnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya menginvestigasi dan menginventarisasi sejumlah praktik kebohongan dalam proses seleksi masuk ke IPDN.
"Kami menemukan, calon praja IPDN ada praktik jual beli kursi. Harganya mencapai Rp 300 juta per kursi. Ini praktik sudah dari lama. Dan terjadi tidak hanya kepada Orang Asli Papua saja. Ternyata kepada calon praja IPDN dari daerah lainnya juga terjadi," bebernya.
Satya mengemukakan, seharusnya Mendagri Tito Karnavian bersungguh-sungguh merangkul Masyarakat Papua, terlebih sebanyak 64 Orang Asli Papua sebagai calon praja di IPDN itu merupakan anggota masyarakat Papua yang akan mempererat rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia di Papua.
Sementara, kebijakan Mendagri Tito Karnavian tidak kunjung berpihak kepada Orang Asli Papua. Menurut Satya, hal itu sangat terbuka lebar dalam Rapat Koordinasi Nasional Mendagri dengan DPR, yang mana Mendagri Tito Karnavian menjelaskan tidak membuat kebijakan yang mengakomodir Orang Asli Papua.
Dengan melihat hal-hal seperti itu, lanjutnya, Masyarakat Papua semakin merasa kecewa dengan Pemerintah Pusat. Terlebih, Tito Karnavian pernah bertugas di Papua sebagai Kapolda. Namun tak kunjung bisa memahami dan melakukan pendekatan persuasif bagi Masyarakat Papua.
"Kami melihat, Tito Karnavian melakukan pembodohan politik kepada Masyarakat Papua. Padahal, Tito Karnavian pernah di Papua, seharusnya mengerti dan memahami pendekatan yang harusnya persuasif. Masyarakat Papua perlu dilindungi. Kok sekarang, Pak Tito malah juga melakukan pembodohan konstitusional kepada Masyarakat Papua," tuturnya.
Jika ke 64 putra putri asli Papua yang menjadi calon Praja IPDN itu tidak juga diterima pada akhir tahun 2019 ini, menurut dia, Masyarakat Papua akan kembali kecewa. Dan akan mempercepat proses pergolakan.
"Ini bisa menjadi Kado Natal yang buruk bagi Masyarakat Papua, jika ke 64 calon Praja IPDN yang merupakan putra putrid asli Papua ini tidak diterima. Mesti ada keputusan akhir tahun ini. Tidak ada lagi untuk 2020. Tahun 2020 adalah urusan lain," ujar Satya.
Satya mengingatkan, Mendagri Tito Karnavian dan Pemerintah Pusat, hendaknya mengerti bahwa persoalan calon Praja IPDN ini bisa menjadi pemicu bergulirnya permintaan referendum di Masyarakat Papua.
"Seharusnya ke 64 calon Praja IPDN dari Orang Asli Papua ini bisa menjadi salah satu upaya pemulihan bagi luka-luka Masyarakat Papua. Dengan jalur affirmatif, jika tak jadi sebagai Praja IPDN, Masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua sebagai organ vital NKRI di Tanah Papua sudah mempersiapkan akan melakukan langkah selanjutnya, kami tak sanggup menahan bergulirnya permintaan referendum nantinya," tutur Satya.
Dia berharap, sebelum akhir Tahun 2019 ini berlalu, pihaknya yang sudah menemui Komisi 2 DPR RI juga hendaknya memberikan solusi, dengan menerima ke 64 putra putri asli Papua yang sudah mengikuti proses rekrutmen calon Praja IPDN dengan nilai yang membanggakan itu, untuk direkrut di IPDN.
"Semoga Mendagri, Tito Karnavian dan Pemerintah Pusat tidak gagal faham lagi," ujar Satya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah melantik sebanyak 1.608 muda praja IPDN angkatan XXX di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis 31 Oktober 2019 lalu.
Menurut Tito, sebanyak 1.608 Praja Muda yang dilantik merupakan Praja Muda IPDN hasil seleksi penerimaan tahun 2019. Mereka terdiri dari 1.031 putra dan 577 putri. Mereka telah berhasil melewati persaingan yang ketat dan meraih kuota untuk melakukan masa pendidikan di IPDN selama empat tahun.
Dalam pidato pelantikan, Tito meminta Para Muda Praja IPDN memahami tantangan bangsa dengan tegak lurus dan berpedoman pada Program Prioritas Pemerintahan yang dicanangkan presiden.
"Saat ini kita menghadapi tantangan diantaranya bonus demografi, besarnya usia produktif, yang jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan gangguan keamanan, kriminalitas dan keutuhan bangsa," ujar Tito Karnavian.
Dia melanjutkan, pada periode kedua, Presiden Joko Widodo telah meletakkan lima prioritas visi-misinya. Yakni fokus pada SDM yang sehat, pendidikan baik dan mampu survive membangun bangsa, melanjutkan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, sampai transformasi ekonomi.
Untuk itulah Tito meminta Praja Muda IPDN untuk mampu memahami fenomena globalisasi, demokratisasi, serta informasi yang menyebabkan masyarakat semakin kritis, kehidupan dan birokrasi semakin transparan. Seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun swasta harus berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.
Dia berpesan, IPDN sebagai kampus pelopor revolusi mental, harus sanggup melahirkan kader-kader yang memiliki mental melayani.
"Untuk itulah mindset kita harus berubah dari mindset aparatur negara yang seolah penguasa menjadi abdi negara yang selalu siap melayani rakyat. Oleh karenanya, IPDN sebagai kampus pelopor revolusi mental, berdiri di garis terdepan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki mental yang baik, mental pengabdi, bukan penguasa," ujarnya.
Red
إرسال تعليق