Maret Sumuel Sueken, Ketua Umum JPKP Hadiri Diskusi Bertajuk Gerakan Selamatkan Pertamina
ANEKAFAKTA.COM,Jakarta
Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau JPKP Maret Sumuel Sueken menghadiri acara diskusi publik yang menggagas masukan bagi Pemerintahan Prabowo- Gibran.
Acara yang digelar
Oleh Kelompok masyarakat sipil yang menamakan dirinya "Gerakan Selamatkan Pertamina". adalah kelompok masyarakat peduli dan ingin agar perusahaan plat merah bisa bersih khususnya BUMN Pertamina berlangsung di Sofyan Hotel Soepomo Jakarta pada Kamis (20/3/2025).
Upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh Pertamina semakin menguat dengan dideklarasikannya Gerakan "Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi". Deklarasi ini digagas oleh aktivis dan pegiat antikorupsi seperti Revitriyono Husodo, Ketua Gerak 98, serta Handiyono Aruman, seorang praktisi komunikasi publik sekaligus aktivis 98.
Acara yang berlangsung di Tebet ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari purnawirawan, aktivis, ketua organisasi, LSM, akademisi, hingga tokoh masyarakat yang peduli terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan negara.
Dalam sambutannya, Revitriyono Husodo selaku Koordinator Gerakan menegaskan bahwa Pertamina harus diselamatkan dari praktik korupsi yang telah lama mengakar.
Gerakan ini adalah panggilan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat aset bangsa yang harusnya dinikmati oleh seluruh rakyat justru dikorbankan oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Saatnya kita bersatu untuk menyelamatkan Pertamina dari segala bentuk penyimpangan," tegas Revitriyono.
Sementara itu, Handiyono Aruman yang bertindak sebagai moderator acara menambahkan bahwa pengawasan publik adalah kunci utama dalam mewujudkan reformasi di tubuh Pertamina.
"Transparansi adalah kunci. Publik harus dilibatkan dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan di Pertamina. Saatnya masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bertindak nyata agar Pertamina benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum JPKP Maret Sumuel Sueken,
menyoroti berbagai kelemahan
di tubuh Pertamina, termasuk
tumpang tindih jabatan
komisaris dan direksi di anak
cucu perusahaan.
Maret
Samuel juga mendesak
agar megaproyek lain yang
bernilai ribuan triliun seperti
GRR Tuban yang nilainya
sekitar US$ 14 miliar dan
proyek RDMP atau Refinery
Development Master
Plan agar segera diusut
karena proyek-proyek tak
kunjung selesai alias molor kunjung selesai alias molor
bertahun-tahun.
Maret Samuel juga
menyinggung soal pernyataan
Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok dan mengatakan bahwa
Ahok luar biasa ungkap
Maret Samuel yang
juga komisaris independen
PT Rekayasa Industri atau
PT Rekind.
Sebagai bentuk komitmen, para peserta deklarasi membacakan Resolusi Bersama yang mencakup lima tuntutan utama:
1. Pembersihan total Pertamina dari segala bentuk korupsi, dengan menindak tegas oknum yang terlibat dalam penyimpangan.
2. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap kasus korupsi di Pertamina tanpa pandang bulu.
3. Mendorong transparansi dalam kebijakan energi, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi dan lembaga independen dalam pengambilan keputusan.
4. Memastikan sistem pengelolaan Pertamina berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan nasional.
5. Membangun kesadaran publik dan gerakan sosial yang kuat, untuk mendukung tata kelola Pertamina yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Deklarasi ini disebut sebagai langkah awal dalam rangkaian aksi yang akan dilakukan oleh Gerakan "Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi", termasuk advokasi kebijakan, kampanye publik, dan pengawasan terhadap tata kelola energi nasional.
Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak yang berharap aksi ini bisa menjadi katalis perubahan bagi Pertamina yang lebih bersih dan profesional.
Editor : D.Wahyudi
Posting Komentar