Polsek Kota Bangun Gelar Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pilkada 2024

Polsek Kota Bangun Gelar Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pilkada 2024

Anekafakta.com,KUKAR – 

Polsek Kota Bangun bersama sejumlah instansi terkait menggelar sosialisasi tentang Pengawasan Partisipasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu (29/9/2024), di Lapangan Futsal Desa Kedang Murung, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam sambutannya, Hairin, Ketua PPK Kota Bangun, menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik ASN, TNI, maupun Polri, harus tetap netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

"Kita berharap Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif, serta semua pihak dapat menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Senada dengan itu, Abdul Kharim, selaku Sekcam Kota Bangun, juga menyampaikan pentingnya netralitas dalam Pilkada 2024. "ASN, TNI, dan Polri harus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kami sangat menghargai kehadiran dan kesiapan semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada," jelasnya.

Yulia Parlina, narasumber dari Kutai Kartanegara, juga memberikan paparan mengenai landasan hukum terkait netralitas ASN, di antaranya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh partai politik. Ia juga menekankan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri sangat penting dalam menjaga demokrasi yang adil dan transparan.

Sosialisasi ini berakhir pada pukul 12.00 WITA dengan situasi yang aman dan kondusif. Polsek Kota Bangun memastikan akan terus memantau perkembangan terkait Pilkada dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.