Pj Bupati Sampang Harus Tegas, Sikapi Perseteruan Pembagian Insentif Capaian Pajak
SAMPANG, Anekafakta.com - Perseteruan antar Pejabat terkait pembagian insentif capaian Pajak dilingkungan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Madura Jawa Timur tak terelakkan
Pejabat yang berseteru ini saling berasumsi menurut pandangan masing masing dari ketentuan dan peraturan yang ada hingga permasalahan tersebut masuk ke ranah pelaporan Inspektorat Daerah dan sempat di mediasi oleh pihak BPK RI
Diketahui Hj Chairijah mantan Kabid di BPPKAD yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdangan (Diskopindag) kejadian yang dinilai merugikan dirinya kepada Inspektorat Daerah, pasalnya dana insentif capaian Pajak waktu menjadi Kabid di BPPKAD dengan taksiran 20 juta itu hingga kini belum diterimanya
Sedangkan Hurun A'in selaku Kepala BPPKAD bersikukuh tidak memberikannya kepada Hj Chairijah berdasarkan pemahaman dari ketentuan dan peraturan yang berlaku
Saat dikonfirmasi kamis 12/9, Hj Chairijah menyatakan langkah yang dilakukannya bukan semata mata karena permasalahan uang dan nilainya, tetapi ingin meluruskan pemahan atau asumsi terkait regulasi yang mendasarinya
"Ini menyangkut hak seseorang jadi perlu kehati hatian menafsirkan regulasi dan jangan hanya sekedar asumsi, jika asumsinya salah maka berdampak terhadap pendholiman orang yang berhak menerimanya," ujarnya saat itu
Informasi yang dihimpun reporter pihak Inspektorat Daerah sudah merekomendasi kan kepada Kepala BPPKAD untuk memberikan hak insentif capaian Pajak kepada Hj Chairijah, namun dengan dalih regulasi dan mekanisme Kepala BPPKAD belum menindaklanjuti nya
Sayangnya baik Ispektur Daerah dan Kepala BPPKAD belum memberikan tanggapan
Terkait hal itu A Johan Wahyudi Lembaga Kajian Publik Kebijakan Pemerintah (LKP2) Korda Madura kamis 12/9 mendesak agar turun tangan
"Selain untuk meredam situasi juga sebagai bentuk tanggung jawab Pimpinan Daerah supaya permasalahan itu tidak bias," ungkap A Johan Wahyudi
Badrus Insani SE Aktivis LSM Study Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (SP2M) Sampang perseteruan antar Pejabat di Sampang ini harus disikapi tegas oleh Pj Bupati Sampang melalui Sekdakab orang nomor satu dilingkungan Birokrasi setempat
"Kejadian yang dipertontonkan ke publik ini menunjukkan masih belum sehatnya Birokrasi di Sampang, Pj Bupati harus bertanggung jawab," tuturnya senin 16/9
Diungkap oleh Badrus Insani, permasalahan ini tidak hanya sekedar dana insentif tetapi menyangkut tata kelola pola pikir Birokrat dalam memahami sebuah regulasi
Ia mendesak Pj Bupati membentuk Tim Khusus guna menyelesaikan permasalahan itu dan berkoordinasi intens dengan Pemangku Kebijakan diatasnya untuk memastikan tafsiran maupun penjabaran yang benar dari regulasi yang ada
Ditambahkan, jika sudah mendapatkan refrensi kebenaran dari tafsiran regulasi tersebut, maka pihak yang selama ini membuat asumsi tidak benar perlu dilakukan tindakan, apakah tindakan peringatan/Administratif maupun tindakan lainnya
Sebab munculnya perseteruan saling memahami dan berasumsi dari dua Pejabat ini telah berdampak terhadap image negatif Birokrasi di Sampang supaya menjadi pembelajaran dan tidak akan terjadi lagi kejadian tersebut kedepannya. (Imade)
Posting Komentar