BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, Diduga Jadi JURKAM Salah Satu Kandidat Pilkada Banten
Anekafakta.com,Jakarta
Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang salah satu tujuannya menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi malah dalam prakteknya melahirkan resistensi karena dalam penerapannya tak sesuai dengan yang diharapkan. BRIN harus netral dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Harapan publik ternyata tercoreng, BRIN malah dinilai disusupi kepentingan politik. Hal itu menuai protes, seperti terpotret dalam sosialisasi BRIN malah cenderung terafiliasi dengan kepentingan calon Kepala Daerah di Banten.
Pasalnya kegiatan BRIN dengan mitra kerjanya di DPR RI Komisi VII, dikutip dari exposemedia.id Minggu, (28/9/2024), menyisakan masalah.
Seperti dikeluhkan sejumlah peserta sosialisasi di Kota Tangerang, dimana kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Provinsi Banten atas nama Dr. Yeremia Mendrofa dan anggota DPRD Kota Tangerang, Gesuri atau yang akrab disapa Iges.
''Kegiatan ini menjadi panggung bagi politisi dalam kampanye terselubung.
Belum lagi kami juga merasa tertipu, dimana kegiatan sosialisasi, menyediakan anggaran uang transportasi namun pemberiannya disunat.
Seharusnya diberikan Rp.150.000, kepada peserta sosialisasi sesuai absen kehadiran. Buktinya, yang diberikan hanya Rp.100.000. Yang tertera diabsen yang kami tandatangani itu Rp. 150.000. Kenapa dipotong,'' ujar salah satu peserta sosialisasi BRIN yang meminta namanya tidak disebutkan, Jumat, (27/9/2024).
Sumber resmi dari media ini juga membeberkan bahwa kegiatan Sosialisasi tersebut berbau politis. Karena menampilkan sejumlah politisi yang berkepentingan. Program BRIN malah disinyalir ditunggangi Paslon Kepala Daerah tertentu di Banten. Seperti hadirnya Calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi, dan hadirnya Calon Wakil Walikota, Mariyono pada acara itu.
Merespon hal itu, pengurus DPP KNPI, Rahmat Hartono, mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut kegiatan BRIN tersebut.
Menurut Rahmat penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
''Atas laporan warga terkait kegiatan BRIN di Banten, ini indikasi adanya penyelewengan uang negara dan penipuan. Contohnya uang transportasi yang dianggarkan Rp.150.000, namun yang mereka berikan kepada peserta Rp.100.000, ini problem.
Kami minta BPK mengaudit dan KPK segera turun mengusut pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan BRIN dan anggota DPR RI di Tangerang tersebut,'' kata Rahmat yang juga alumni HMI ini.
Tidak hanya itu, Rahmat menjelaskan BRIN perlu menjaga marwahnya sebagai Lembaga yang independen. Di tahun politik BRIN diharapkannya tidak asal-asalan menjalankan programnya. Rahmat menyarankan agar BRIN melakukan moratorium terkait kegiatan sosialisasi seperti yang dilakukan sehingga terbebas dari tudingan politis.
"BRIN jangan mau disusupi atau di dompleng para politisi untuk kepentingan mereka. Apalagi ini momentum Pilkada Serentak. Sangat rawan, rentan, dan riskan terhadap praktek intervensi politik.
BRIN harus lebih selektif dalam menjalankan programnya. Bukan menjadi panggung bagi politisi berkepentingan (Kepala Daerah) untuk berkampanye.
Ini memalukan, marwah BRIN akan diciderai. Mengingat ini tahun politik, kami menyarankan agar BRIN menghentikan sementara waktu kegiatan sosialisasi seperti ini agar tidak dimobilisasi dalam kepentingan politik kelompok tertentu," kata Rahmat tegas.
Untuk diketahui, program sosialisasi yang digelar BRIN memang kegiatan rutin, dan ini dilaksanakan bersama mitra kerja mereka yakni Komisi VII DPR RI.
Pada kesempatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yang berbeda dan kejadiannya sama.
Yaitu di Ciledug, Karang Tengah dan Larangan, Kota Tangerang. Peserta disodorkan 3 absen sekaligus, tanpa ada judul absen berupa penjelasan adanya kegiatan sosialisasi.
Rudy/Red
Ket Foto:
Posting Komentar