Masa-masa Sulit Pasca Pilpres
Oleh Tubagus Solehudin, Ketua Klub Study Islam dan Politik (KSIP)
Tangerang,Anekafakta.com
Seandainya Sirekab berfungsi apa adanya. Barangkali pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 tidak berlarut-larut seperti sekarang ini. Walaupun misalnya menurut hitungan manual berdasarkan dokumen C1 menunjukkan Paslon 02 Prabowo Gibran terbukti memenangkan hasil pilpres satu putaran.
Penulis Percaya, Rakyat Indonesia sudah sangat dewasa menerima hasil dari pilihan politik rakyat Indonesia. Apakah 01, 02 atau 03 yang memenangi hati rakyat. Asal ada tidak ada kecurangan dan dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan serta transparan apa adanya.
Dalam pengamatan penulis sebagai warga negara yang ikut pencoblosan tidak ada hal-hal yang aneh. Semuanya bisa berjalan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh petugas kpps. Penulis tidak melihat ada sesuatu yang tersembunyi. Pasalnya, banyak saksi yang menjadi saksi setiap kertas suara.
Tentu saja, dalam kondisi seperti itu amat sulit untuk berbuat curang. Wong satu suara saja dikawal dengan ketat oleh para saksi dari masing-masing kandidat. Saya kira,hal itu terjadi di semua kpps.
Jadi isyu kecurangan agak sulit untuk dijadikan dasar kuat bahwa pelaksana dalam hal ini KPU telah dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan dan berbuat tidak adil dalam pelaksanaan pilpres dan pileg.
Meskipun demikian, penulis mengapresiasi kepada sebagian warga negara yang menyuarakan perlunya hak angket untuk mengusut adanya indikasi kecurangan. Walaupun harus ada pembuktian yang super valid dari tuduhan tersebut. Bila hanya omon-omon doang, pengalaman yang sudah-sudah mentok engga puguh karuan.
Menurut penulis, rakyat sudah melaksanakan tugasnya sebagai warga negara. Ya sudah. Hasilnya sudah bisa kita lihat bersama. Untuk selanjutnya ya tugas politisi. Kalau itu dianggap bermasalah secara politik. Hak angket menurut penulis merupakan jalan tengah yang bisa "menyelesaikan" masalah tersebut. Itu pun kalau Elit Partai Politik Serius. Benar-benar serius untuk melaksanakan hak angket dengan agenda: mengungkapkan dan membuktikan adanya kecurangan pemilu.
Tapi kalau elit partai politik masih Poco-Poco, ya sudah. Rakyat jangan di provokasi untuk ikut demonstrasi. Sebab rakyat sudah riweh buat beli beras aja. Jangan tambah beban yang sudah berat tersebut.
Rakyat sudah selesai melaksanakan kewajiban konstitusi dengan memilih calon rakyat dan capres cawapres sesuai dengan hati nuraninya. Sekarang ya tugas anggota DPR yang terhormat untuk melakukan hak konstitusinya. Itu malah lebih keren.
Anggota DPR memiliki hak imun. Tidak akan ditangkap oleh polisi sekalipun mengkritik dengan keras dan pedas. Kalau rakyat malah bisa berpotensi masuk karangkeng kalau mengkritik yang keras dan tajam. Hal seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan semua pihak. Kecuali kita semua merasakan hal yang sama seperti zaman '98. Semua bergerak serentak. Baik secara sendiri-sendiri atau secara terorganisir. Dengan satu tujuan: menumbangkan rezim orba yang despotik.
Kalau sekarang, dalam pengamatan penulis sangat sulit untuk meyakinkan rakyat bahwa sudah terjadi kecurangan pemilu baik pileg dan pilpres. Karena faktanya PDIP masih digdaya. Masih menjadi pemenang Pileg. Terus pertanyaannya, kenapa tidak singkron suara pileg dan Pilpres.
Menurut penulis, banyak yang Istiqomah dengan partai politik masih-masing. Tapi untuk pilpres banyak yang beda pilihan. Ini barangkali yang menyebabkan capres cawapres yang di usung parpol tidak signifikan suaranya. Pilpres suara rakyat. Bukan suara parpol.
Diakhir tulisan ini, penulis ingin sampaikan bahwa masa-masa sulit pasca pilpres ini akan berlanjut bila elit politik tidak berfikir jernih. Terlepas anda setuju atau tidak, Pak Jokowi sudah berhasil membangunkan jembatan harapan masa depan Bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan kita generasi bangsa bisa menjaga merawat dan melanjutkan mewujudkan harapan bangsa Indonesia dalam karya nyata yang bermanfaat buat bangsa Indonesia.
Sebagai rakyat kecil dan Warga Negara, Penulis mengucapkan selamat kepada siapa pun yang terpilih dan ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pasca Presiden Jokowi.
Semangat...!!!
Posting Komentar