Cak Imin Minta Jokowi Segera Cuti Jika Berpihak Di Pilpres, Belajarlah Dari BPK.SBY

Cak Imin Minta Jokowi Segera Cuti Jika Berpihak Di Pilpres, Belajarlah Dari BPK.SBY

JAKARTA,- Anekafakta.com 

Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera keluar, jika berpihak pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau berpihak harus segera dipotong, kita hormat pada Bapak SBY. Dan Bapak Jokowi tolong belajar dari Bapak SBY," kata Cak Imin di Bali, Jumat (26/1).

Cak Imin mengaku sedih mendengar pernyataan Jokowi soal presiden boleh ikut kampanye dan berpihak pada Pemilu.

"Iya saya sangat bersedih kalau punya presiden, kok kemudian memilih jalan yang tidak untuk semua," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam Pilpres. Hal itu dia sampaikan menanggapi kritik terhadap menteri-menterinya yang ikut menjadi tim sukses.

Jokowi menilai tidak ada larangan terhadap hal itu di Undang-Undang. Dia tidak setuju dengan kritik terhadap para menterinya itu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

 Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat tidak ragu memilih dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ia mengatakan, dirinya sudah punya pengalaman 10 tahun bersama Presiden Joko Widodo dan 10 tahun bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Cak Imin pun pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Dia mulai menjabat sejak 22 Oktober 2009–1 Oktober 2014.

Sebelum menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Cak Imin menduduki kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 1 Oktober 2004–1 Oktober 2009.

Sementara pada era pemerintah Presiden Jokowi, Cak Imin menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan sejak 8 Oktober 2014–1 Oktober 2019. Setelah itu, dia menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1 Oktober 2019 hingga saat ini.

Cak Imin mengatakan, kalau menjadi menteri dan anggota DPR hanya bakal banyak kompromi. 

Berbeda ketika menjadi presiden dan wakil presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi bakal bisa menjalankan kebijakannya.

Nampaknya saya meyakini kalau hanya menjadi menteri atau DPR ya kita lebih banyak kompromi tapi kalau jadi presiden atau wapres kita yang menentukan," pungkas Ketua Umum PKB ini.

(Tim/Red)