BP2MI Gelar Background Study Dalam Rangka Kick Off Meeting Penyusunan Renstra
JAKARTA,Anekafakta.com
Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI sukses menggelar Background Study dalam rangka Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Thn 2025 sampai dengan 2029, di Hotel Orchardz Industri, Kemayoran Jakarta Utara Selasa (30/1/2024).
Acara yang dimulai pagi tadi pkl 9:00 Wib ini, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan MARS BP2MI, yang di ikuti oleh ratusan para undangan yang hadir.
Mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang berhalangan hadir dikarenakan ada agenda lain, Sekretaris Utama BP2MI Rinardi Kepada awak media menjelaskan, bahwa kegiatan ini sangat penting bagi sebuah organisasi, lebih khusus kalau hal itu di pemerintahan apa yang kita sebut dengan nama Renstra atau Rencana Strategis.
Lebih lanjut ia katakan sebagaimana kita ketahui renstra ini berlaku 5 tahun, dan biasanya seiring dengan masa jabatan pemimpin negara atau Presiden.
Adapun Renstra yang saat ini akan berakhir yaitu yang berlaku dari tahun 2020 sampai dengan 2024, kemudian yang saat ini kita susun dan kita persiapkan adalah Renstra untuk thn 2025 - 2029, jadi selama 5 tahun ke depan sampai nanti pergantian kepemimpinan nasional berikutnya lagi di 2029 kita akan gunakan renstra baru ini jelasnya.
Ia juga menerangkan, bahwa apa yang kita harap dari renstra saat ini adalah bagaimana melihat dan mengevaluasi hasil pekerjaan yang kita lakukan khususnya BP2MI yang kaitannya dengan perlindungan dan pelayanan kepada PMI beserta keluarganya selama 5 tahun,
jujur kita katakan perlindungan dan pelayanan PMI yang kita lakukan selama 5 tahun ini adalah dari penerapan undang-undang Nomor 18 tahun 2017, kemudian kita laksanakan secara sepenuhnya tahun 2020 sampai dengan 2024.
Ditegaskanya bahwa dalam pelaksanaannya banyak sekali hal-hal yang masih menjadi catatan kita baik kekurangan maupun beberapa hal opportunity yang tidak bisa kita tangkap, tapi kemudian kita coba untuk evaluasi kembali dan kemudian kita tuangkan dalam Renstra baru kita dengan melihat dinamika yang terjadi di masyarakat, baik bagaimana negara hadir melayani PMI nya maupun bagaimana hadir terkait dengan bagaimana mengelola negara penempatan, karena kita tahu negara-negara tersebut sejak pandemi tutup bordernya, lalu border itu dilepas baru beberapa tahun lalu, akan tetapi itu pun belum kembali normal layaknya waktu sebelum pandemi,
Menurutnya ini merupakan PR dan tugas yang masih banyak, karena untuk bisa kita kerjakan PMI ke negara penempatan PMI kita, tapi di sisi lain kita juga memastikan bahwa pekerja yang kita kirim itu memiliki high' skill dan kalau bisa memiliki medium high skill dan ini tentunya membutuhkan kompetensi pelatihan, ia berharap hal ini tidak hanya didukung oleh pemerintah pusat, tapi juga harus didukung pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2017.
Dijelasknya bahwa semua negara sudah dibuka, namun demikia kita mesti harus pelan-pelan juga menetapkan menempatkan negara-negara mana saja yang bisa ditetapkan, kita harus juga membuat konstrukturnya ataupun biaya sebagainya, agar apa...? agar setiap pekerja migran benar-benar bisa terjamin bahwa mereka itu benar-benar mendapat pekerjaan, dan kontraknya juga diakui serta dihormati, agar mereka juga mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kompetensi mereka.
BP2MI dalam Sidang Raker bersama Presiden Bpk.Joko Widodo pada tgl 13 Agustus yang lalu juga mendapatkan amanat bahwasanya Presiden sudah menyetujui untuk skema Government to Government (G to G)
Yang saat ini kita buka ada empat negara yakni Jerman, Korea, Jepang, dan terakhir tanggal 1 September lalu kita buka Arab Saudi.
Presiden pada saat Sidang Raker saat itu memerintahkan untuk menambahkan kurang lebih ada sekitar 18 atau 19 negara baru, nah.. inilah tugas kita agar dapat memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk bisa mengirimkan tenaga tenaga kerja yang terbaik ke negara-negara yang skema G to G
Seperti kita ketahui bagaimana negara hadir untuk Tenaga Kerja Kita ke Korea, Jepang, Jerman yang begitu baiknya perhatian dari negara negara tersebut, hingga mereka diberikan penghasilan atau gaji yang layak, dan itu pun kita harapkan nantinya juga negara-negara lainnya tidak hanya Arab Saudi, jadi Arab Saudi tidak hanya kita pikirkan sebagai penerima pekerja lowskill yang pekerja domain, akan tetapi mereka juga menerima pekerja seperti perawat, dokter, tenaga kesehatan dan tenaga tenaga yang memang membutuhkan skill dan kompetisi kompetensi khusus pungkas nya.
(D.Wahyudi)
Posting Komentar