Persatuan Purnawirawan Polri Kompak Nyatakan Dukung Ganjar - Mahfud

Persatuan Purnawirawan  Polri Kompak Nyatakan Dukung Ganjar - Mahfud

Anekafakta.com,Jakarta

Persatuan Purnawirawan (PP) Polri resmi menyatakan dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024. Keputusan itu diambil usai rapat kerja pusat (Rakerpus) PP Polri.

"Rapat tadi menghasilkan suatu keputusan, salah satunya adalah dukungan daripada PP Polri sampai dengan 3 ranting kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud Md," ujar Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Edy usai Rakerpus di Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Rakerpus PP Polri, kata Gatot, dihadiri seluruh pengurus dari pusat hingga daerah. Sementara perwakilan lainnya bergabung melalui zoom.

"Hadir seluruh pengurus pusat, pengurus daerah sedangkan yang untuk cabang sampai ranting itu dilakukan secara zooming," jelas Gatot.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud ini menjelaskan nantinya PP Polri akan datang ke daerah-daerah untuk melakukan deklarasi atas keputusan yang telah diambil. Sekaligus konsolidasi pemenangan Ganjar-Mahfud.

"Nanti kan setelah ini akan ada tindak lanjut. Ini kan sudah di pusat tadi. Nanti ada lagi di daerah-daerah, ke daerah-daerah nanti, akan datang ke daerah-daerah nanti," ucap Gatot.

"Kita tindaklanjuti turun ke daerah-darah. Dan mereka juga nanti samapi ke akar rumput menyampaikan ini," lanjutnya.

Gatot menegaskan dukungan PP Polri terhadap Ganjar-Mahfud tidak menyalahi aturan. Sebab, kata dia, purnawirawan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pileg maupun Pilpres.

"Mereka sudah purna menyelesaikan tugasnya dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan hak juga untuk dipilih. Mereka berhak juga menjadi anggota legislatif begitu," jelas Gatot.

Kendati begitu, Gatot menuturkan, PP Polri tak memaksa para purnawirawan untuk memilih Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Dia mengatakan, pihaknya tetap mempersilahkan jika ada anggota yang memilih pasangan lain dalam perhelatan politik itu.

"Ya kita tahu ada beberapa juga yang memilih calon lain itu kan hak daripada masing-masing ya, tidak boleh dipaksakan juga seperti itu," kata dia.

"Perbedaan pilihan itu hal yg wajar dalam satu pemilu tp jangan sampai pemilu ini menimbulkan suatu gesekan, konflik yg berdampak pada integrasi bangsa," imbuhnya.

(Realis)