Advokat Senior Asep Deni Heryana SH Tegas Bilang MK melampaui Kewenangannya
Anekafakta.com,Banten
Pakar Hukum sekaligus advokat senior di Kantor Hukum Deni & Rekan, Tangerang, Adv. Asep Deni Heryana, S.H, M.M, CIRP, CPHRM, CLMA, CBPA, CMPdI menilai bahwa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga negative legislator.
"Dicermati dari isi putusan itu, maka terlihat MK memposisikan diri sebagai positif legislator, sehingga sudah 'melompat terlalu jauh' dari kewenangannya karena yang membentuk aturan itu DPR dan Presiden," ucap Deni kepada anekafakta.com Selasa 17/10/2023 yang ditemui di Kantor Hukum D&R Curug Kulon Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Lebih lanjut Deni mengatakan, secara legal formal keputusan hakim MK tersebut sah dan tetap mengikat sejak dibacakan, namun menjadi bermasalah secara substansi karena dinilai cacat hukum.
Menurutnya putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia capres dan cawapres diubah menjadi 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dari semangatnya anak muda boleh menjadi presiden asalkan sudah pernah menjadi kepala daerah, namun saya tidak setuju karena secara substansi sangat bermuatan politik ketika ini akan diterapkan pada Pemilu 2024," ucap Deni yang juga Dosen Hukum di STISNU Nusantara Tangerang.
Dari sisi hukum, lanjut dia, banyak yang menilai putusan tersebut cacat hukum karena secara substansi telah keluar dari nilai utama konstitusi bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara berdasarkan supremasi hukum/konstitusi kini menjadi negara hukum positif atau perundang-undangan.
"Putusan MK sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat karena saat ini Indonesia sebagai negara Republik, akan tetapi putusan MK tersebut berpotensi mundur ke belakang, kembali ke politik dinasti yang merupakan karakter negara dengan sistem monarki dengan hukum positif sebagai dalil pembenar," ujarnya.
Advokat Asep Deni Heryana menyayangkan adanya putusan MK yang dinilai sudah mengarah ke politik, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan menjadi preseden buruk bagi lembaga itu jelang tahun politik.
"Sebagai negative legislator, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah ketentuan UU yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun putusan MK justru menjadikan lembaga tersebut sebagai positif legislator," tandas Deni.
Sebagaimana yang sudah rakyat ketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
"keputusan MK sudah melampaui batas Kewenangannya", Tutup Deni.
Reporter Solehudin
Posting Komentar