"SK Bodong" Tak Ada Sanksi Tegas, Banyak Pengurus DPP Lembaga Aliansi Indonesia Kecewa Berat

"SK Bodong" Tak Ada Sanksi Tegas, Banyak Pengurus DPP Lembaga Aliansi Indonesia Kecewa Berat

Anekafakta.com,Jakarta

Ketentuan yang berlaku di Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) terkait penerbitan dokumen terutama kartu tanda anggota (KTA) dan surat-surat resmi harus berhologram. 

Kewajiban dibubuhi hologram itu ditetapkan oleh Ketua Umum LAI pertama (alm) H. Djoni Lubis sebagai kontrol mencegah terbitnya dokumen yang palsu atau liar oleh DPP LAI. 

Kewajiban itu selama bertahun-tahun diimplementasikan secara tegas dan konsisten, terbukti pada tahun 2022 lalu seorang pengurus DPP LAI langsung dipecat tanpa diberi kesempatan melakukan pembelaan diri karena tuduhan menerbitkan dokumen tanpa hologram. 

Namun yang terjadi belakangan ini tidak demikian, penerbitan dokumen DPP LAI berupa surat keputusan (SK) kepengurusan daerah yang tidak berhologram, sepertinya tidak akan mendapat sanksi apapun. 

Demikian yang disampaikan beberapa orang pengurus DPP LAI yang tidak bersedia disebut namanya. 

Tidak tanggung-tanggung, diduga ada 4 (empat) SK tanpa hologram, yang oleh beberapa pengurus DPP LAI diistilahkan dengan "SK Bodong", yang diduga diterbitkan secara sepihak oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) LAI, T. Bustamam. 

SK-SK yang diduga bodong tersebut adalah untuk Pengurus DPD Provinsi Banten, DPD Provinsi Aceh, DPC Kabupaten Bulukumba dan DPC Kabupaten Subang. 

Sedianya Sekjen LAI itu akan dimintai pertanggung jawaban atas masalah itu melalui rapat pleno DPP LAI (selain membahas agenda lainnya). Panitia rapat pleno pun telah dibentuk dan ditetapkan melalui SK resmi DPP, selanjutnya panitia selama hampir sebulan bekerja keras menyiapkan rapat pleno yang diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 lalu. 

Akan tetapi rapat pleno tersebut dapat dikatakan gagal, Sekjen tidak hadir dan rapat diarahkan pada keputusan untuk menunda keputusan sekaligus menetapkan rapat pleno lanjutan pada tanggal 4 September 2023.

Menurut keterangan salah satu pengurus DPP LAI lainnya sehari setelah rapat pleno, malam sebelumnya tanggal 22 Agustus 2023 ada pertemuan antara Ketua Umum LAI, Sekjen dan 2 oknum pengurus DPP. 

Pertemuan yang dirahasian tersebut akhirnya bocor atau sengaja dibocorkan, sehingga menimbulkan berbagai ketidak puasan di kalangan pengurus DPP, terutama panitia yang merasa dikhianati. 

"Rapat pleno yang gagal itu patut diduga kuat sudah diseting, karena moderator yang ditunjuk dan peserta rapat yang diberi kesempatan bicara sangat luas adalah oknum yang ikut pertemuan itu," ujarnya. 


Berikutnya, rapat pleno lanjutan yang sudah diputuskan dalam rapat pleno tanggal 23 Agustus 2023, itupun tak jadi dilaksanakan. 

Sebagai gantinya malah diadakan rapat konsolidasi pengurus DPP LAI hari ini, Jumat 8 September 2023, yang pada akhirnya batal dilaksanakan karena sebagian besar pengurus tidak hadir. 

Sebagian pengurus tidak bisa hadir karena undangannya sangat mendadak, baru dikirim tanggal 7 kemarin atau hanya sehari sebelum rapat. Sedangkan sebagian pengurus lainnya memang sengaja tak akan hadir karena sudah hilang kepercayaan pada jajaran pimpinan LAI. 

"Masalah-masalah krusial bagi lembaga harusnya dibahas dan dipertanggung jawabkan secara resmi melalui forum resmi mengikuti AD/ART seperti rapat pleno yang di LAI merupakan forum rapat hirarki tertimggi, bukan melalui deal-deal di tempat makan atau kasak kusuk antar jajaran," kata seorang pengurus. 

Melihat situasi terkini, dia pesimis akan masa depan LAI, karena jajaran pimpinannya tak dapat dijadikan panutan. 

Masalah "SK Bodong" pun kemungkinan akan diselesaikan melaui deal-deal tertentu tanpa ada sanksi sama sekali. 

"Saya dan mungkin sebagian besar teman-teman masih setia di LAI karena ikatan yang sangat kuat dengan almarhum Bapak H. Djoni Lubis, minimal kami punya tanggung jawab moral untuk menjaga apa-apa yang telah dengan susah payah dibangun oleh almarhum. Tapi kalau jajaran pimpinan sekarang kayak begitu, apa lagi yang harus kami bela-belain di sini?" pungkasnya. 

AliansiNews siang ini telah mencoba menemui Ketua Umum LAI untuk wawancara langsung, namun yang bersangkutan tidak berada di kantor.

Red/Rls

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama