Rakyat Menginginkan Kepemimpinan Nasional yang dipergilirkan
Anekafakta.com,Tangerang
Oleh Tubagus Solehudin, Ketua Klub Study Islam dan Politik (KSIP) & Presidium Jaringan Intelektual Banten (JIB)
Dalam sistem Demokrasi, kekuasaan itu dipergilirkan. Sejak Reformasi, kekuasaan di pemerintahan negara kita dibatasi maksimal boleh menggenggam hanya 2 periode. Tidak lebih.
Pembatasan ini sangat menarik minat para putera puteri terbaik dan tidak terkecuali para politisi yang berambisi untuk menjadi penguasa.
Demokrasi pasca reformasi menjadi pasar bebas. Tanpa kontrol. Bukan lagi orang yang berkualitas dan jelas rekam jejaknya dalam pengabdiannya kepada bangsa. Tapi siapa yang berduit dia yang berpeluang untuk mendulang suara. Meskipun dalam fakta lapangan tidak semuanya berbanding lurus dengan duit.
Namun demokrasi kita memang sangat berbiaya tinggi. "Money Politics" bukan isapan jempol belaka. Tapi sebuah fakta politik. Walau pengertiannya bergeser menjadi "biaya politik". Secara substansi tetap tidak berubah.
Demokrasi berbiaya tinggi sangat berpengaruh pada hasilnya. Sebab politisi yang "terpilih" dengan suara terbanyak akan berhitung modal yang sudah dikeluarkan dan keuntungan yang harus didapatkan. Sehingga para "wakil rakyat" kita tidak bebas menentukan arah kebijakan yang serius bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara utuh.
Cobalah perhatikan sejenak, berapa banyak program proyek yang selalu berulang kali dilakukan secara rutin. Misalnya, proyek perbaikan jalan, proyek perbaikan saluran air dst. Bukankah proyek seperti ini bisa didesain per 10 tahun sekali. Sehingga bisa menghemat Anggaran Negara. Tapi faktanya kita melihat nyaris tiap tahun, tiap bulan,tiap Minggu, tiap hari proyek perbaikan jalan, saluran mampet, galian kabel yang selalu meninggalkan jejak kerusakan dst.
Bukankah bila didesain perbaikannya 10 tahun sekali banyak sekali duit rakyat yang diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk program kemaslahatan yang lainnya. Tapi begitu pemangku kebijakan negara kita bekerja. Ada proyek berarti ada duit dan itu adalah napas politik.
Untuk merubah kebiasaan ini kita membutuhkan pemimpin yang berani, bervisi, berintegritas, dan berani bekerja bersama-sama rakyat. Sehingga rakyat dan pemimpin tahu apa yang menjadi kebutuhan masa depan bangsa ke depan.
Dititik inilah, sistem demokrasi memberikan kita ruang untuk mengevaluasi kepemimpinan yang sudah, sedang dan akan berjalan. Agar kita sebagai rakyat tidak menjadi korban atau dikorban oleh kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang.
Alhamdulillahnya, kita sebagai bangsa sudah memiliki pengalaman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari hidup dengan Sistem demokrasi terpimpin, "demokrasi Pancasila", hingga demokrasi reformasi. Kita tahu titik kelebihan dan kelemahannya dari masing-masing sistem demokrasi tersebut.
Oleh sebab itu, agar tidak terulang lagi kepahitan hidup Bangsa kita baik secara lahiriah dan batiniah, pergiliran kekuasaan memang sangat diperlukan agar tidak terulang lagi kekuasaan dengan kekuatan yang absolut yang berpotensi merusak tatanan berbangsa dan bernegara kita.
Syukur-syukur kita sebagai bangsa bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita dengan berani meninggalkan "budaya" "money Politics". Sehingga demokrasi Pancasila yang sesungguhnya bisa mewujud dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia.
Mudah-mudahan demokrasi kita yang rutin 5 tahunan benar-benar bisa mempergilirkan kekuasaan kepada kader bangsa yang pas bagi kebutuhan bangsa sekarang dan masa depan. Amiin.
Posting Komentar