Polri Diduga Langgar HAM, Kabareskrim dan Dirtipidsiber Disomasi LQ Indonesia Lawfirm
ANEKAFAKTA.COM,JAKARTA
Polri kian hari kian meresahkan masyarakat, setelah kasus Oknum Polri Sambo dan Teddy Minahasa. Setelah sebelumnya Kabareskrim diterpa isu Suap Ismail Bolong dan LHKPN Rp1,7 milyar, kini giliran dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh tim Tipidsiber bawahan Kabareskrim.
Adapun dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh segerombolan oknum Mabes Polri yang memaksakan pemeriksaan kepada Alvin Lim yang sedang dirawat di rumah sakit dengan diagnosa gagal ginjal stadium 5, gagal jantung dan Cardiomegali, pneumonia serta hipertensi.
Dengan selang cuci darah terpasang didada, dan tensi 210 serta paru-paru berisi air membuat sulit bernafas dan berfokus. Namun, walau mengetahui bahwa Alvin Lim sedang sakit, para penyidik memaksakan agar pemeriksaan tetap dilakukan.
Sudah 3 dokter memberikan surat keterangan sakit, dokter RS Omni, RSCM Kencana dan RSU Pengayoman.
Namun, para oknum tidak mau menerima surat tersebut dan memaksakan pemeriksaan oleh Dokter Polri dan mengambil sampel darah langsung dari Alvin Lim.
Setelah memeriksa, dokter Polri tersebut menyatakan memang sedang sakit tapi tetap memaksakan pemeriksaan dilakukan walau tensi dia ukur sendiri 210. Alhasil, Alvin Lim yang sesak nafas muntah-muntah dan makin drop kesehatannya.
"Besok bahkan akan dilakukan Operasi Jantung karena kondisi makin menurun," terang Phioruci, istri Alvin Lim.
Phioruci menyampaikan kekecewaannya kepada Mabes Polri.
"Kasus investasi bodong seperti Kresna Life dan Mahkota sudah 3 tahun mandek, tumpul sekali Bareskrim. Tapi terhadap kasus pencemaran nama baik laporan kejaksaan, sangat tajam terhadap Alvin Lim," ungkapnya.
"Padahal seluruh masyarakat tahu benar ada oknum di Kejaksaan Agung, baru minggu lalu ada jaksa pemeras kasus Narkoba yang direkam netizen dan dicopot," ungkapnya.
"Alvin Lim bicara kebenaran dan ingin di kriminalisasi. Kemana Presiden dan Mahfud? Mahfud saja bicara bahwa oknum jaksa, polisi dan hakim sering rekayasa kasus, tidak ada yang pidanakan beliau. Alvin Lim yang bicara dan bongkar modus P19 Jaksa dalam kasus Indosurya dan bagaimana oknum jaksa melalui pihak leasing minta gratifikasi, ada bukti rekaman malah Alvin yang mau dijerat. Hadi pihak leasing yang sebut Oknum Jaksa Sru minta uang bahkan tidak dijadikan tersangka. Sudah masuk angin Bareskrim dan Tipidsiber," katanya.
Terlepas dari pokok permasalahan, Rizky Indra Permana, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm, keberatan dengan proses penanganan perkara.
"Hari ini LQ Indonesia Lawfirm mengirimkan somasi kepada Kabareskrim dan Dirtipidsiber atas dugaan pelanggaran HAM. Itu Kabareskrim dan Dirtipidsiber belajar HAM gak? Orang sakit punya hak untuk istirahat, untuk sembuh. Emangnya ga bisa nunggu Alvin Lim sembuh dan lanjutkan proses hukum? Kok jenderal bintang tiga beraninya bully orang yang sedang sakit parah dan fatal? Tapi sama Raja Sapta Oktohari takut, gentar. Kasus RSO ini 3 tahun mandek agar masyarakat tahu," katanya.
"Bukan hanya Kabareskrim, bahkan Kapolri takut dan gentar untuk jadikan RSO tersangka, karena ayahnya RSO itu ketum Hanura," katanya.
Proses formiil penetapan Tersangka Alvin Lim dalam kasus ITE dilakukan super kilat. September 2022 dilaporkan, langsung gelar perkara Tersangka juga September 2022, kapan itu saksi pada diperiksa karena Terlapor saja baru diperiksa 18 Oktober 2022.
"Atas penyelewengan ini, LQ Indonesia sudah ajukan Gugatan Praperadilan di PN Jakarta Selatan," ungkapnya.
"Sidang pertama 22 Mei 2023, Mabes mangkir. Sidang kedua hari inipun mangkir Mabes POLRI. Menetapkan orang sebagai tersangka super cepat, sekalinya digugat untuk buktikan kelengkapan syarat formiil ngundur-undur untuk lengkapi berkas dan tambal kebolongannya. Sangat pengecut sekali tindakan seperti itu," ucap Rizky Indra Permana, dari LQ Indonesia Lawfirm. "
Bukan hanya gugatan Praperadilan, hari ini juga LQ ajukan aduan resmi ke Komnas HAM dan akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Oknum Kabareskrim dan Dirtipidsiber. Agar jadi pelajaran untuk jangan mudah menetapkan orang sebagai Tersangka dan menjadikan Polri sebagai alat oknum penguasa. Kasus ITE pencemaran nama baik sangat tajam, kasus Ismail Bolong kenapa hilang dari peredaran?" ucap Advokat Rizky Indra Permana.
EA/Red
Posting Komentar