Mahawan Karuniasa: Isu Perubahan Iklim Membutuhkan Dukungan Politik

Mahawan Karuniasa:

Isu Perubahan Iklim Membutuhkan Dukungan Politik

Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organisation (WMO) menyampaian bahwa

temperatur global kemungkinan besar akan terlampaui diatas 1,5 derajad Celsius pada 5 tahun kedepan.

Kejadian ini diperkirakan sementara selama minimal 1 tahun. Tentu saja hal ini membuat khawatir

semua pihak, oleh karena itu UN Climate Change, badan PBB yang menangani perubahan iklim juga

mengingatkan hal yang sama. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pada saat itu sama sekali tidak ada

potensi kenaikan temperatur melampaui 1,5 derajad Celsius, namun saat ini kemungkinan terjadi

mencapai 66%.

Menanggapi hal tersebut, Mahawan Karuniasa, pakar lingkungan Universitas Indonesia, juga Ketua

Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network)

menyampaikan beberapa catatan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Pertama pemerintah Indonesia tetap terus melanjutkan rencana mengeluarkan Second NDC di tahun

2025 agar agenda NDC tahun 2030 selaras dengan agenda Net Zero Emission (NZE) Indonesia. Demikian

juga target-target Net Sink FOLU tetap dipertahankan. Namun demikian isu Indonesia perlu mendorong

negara-negara maju agar NZE mereka lebih cepat dari 2050, jika memungkinkan NZE negara maju pada

tahun 2030.

Kedua, berdasarkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK

dan MPV) KLHK, pada tahun 2020 emisi nasional sebesar 1,05 gigaton, atau mendekati 3,9 ton

perkapita, angka yang aman dalam konteks keadilan emisi. Dengan demikian, Indonesia pelu

mempertahankan tingkat emisi ini, dengan memperhatikan emisi sektor energi yang cenderung naik,

jumlah penduduk yang terus bertambah, serta potensi cuaca panas ekstrem yang mengancam

kebakaran hutan dan lahan.

Ketiga, Indonesia perlu bekerja keras meningkatkan kapasitas adaptasi nasional, mengingat kenaikan

diatas 1,5 derajad Celsius akan meningkatkan secara bencana hidrometeorologis, menurunkan

produktivitas pangan baik didaratan dan lautan, meningkatkan penyakit menular, kesehatan mental

masyarakat, serta kerusakan infrastruktur ekonomi karena banjir dan longsor. Ekosistem daratan dan

lautan, sebaran spesies, serta perilaku alam juga akan mengalami perubahan nyata. Kesemuanya ini

akan berdampak ekonomi dan sosial semua pihak.

Keempat, kehilangan dan kerugian dari berbagai bencana (loss and damage) terkait perubahan iklim

tentu akan meningkat, sehingga berdasarkan kesepakatan dalam COP27, Indonesia perlu percepat

membangun instrumen dan mekanisme inventarisasi loss and damage, sebagai modalitas kerjasama

internasional dalam pendanaannya.

Menutup pernyataannya, Mahawan Karuniasa juga menambahkan

bahwa isu perubahan iklim membutuhkan dukungan politik, sehingga perlu menjadi bagian penting

pada tahun politik saat ini. Tanpa dukungan politik, maka upaya pemerintah, kontribusi akademisi,

perubahan sektor swasta serta aksi LSM dan masyarakat tetap akan bergerak lamban seperti yang terjadi saat ini

EA/Red