Ekonomi Perubahan Iklim Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah

APIK INDONESIA NETWORK

(Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia)

Ekonomi Perubahan Iklim Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah

Pengendalian perubahan iklim perlu dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, karena

ini salah satu kunci sinkronisasi kebijakan dan implementasi di tingkat pusat dan daerah, demikian

disampaikan Mahawan Karuniasa melalui siaran pers APIK Indonesia Network, organisasi para ahli

perubahan iklim dan kehutanan, setelah mengikuti Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan

Iklim.

Sinkronisasi pengendalian perubahan iklim dan rencana pembangunan, baik pusat dan daerah sangat

diperlukan dalam implementasi komitmen Indonesia menghadapi perubahan iklim global, demikian

topik ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi.

Hal

ini menjadi isu penting dalam Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang

diselenggarakan di Hotel Grand Sahid pada 1-2 Maret 2023 dan dibuka oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya

Bakar.

Penasehat Senior Menteri KLHK yang hadir yaitu Nur Masripatin menyampaikan bahwa pedoman

kebijakan Indonesia untuk pengendalian perubahan iklim adalah komitmen Indonesia untuk PBB, yaitu

LTS-LCCR (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience) dan NDC (Nationally Determined

Contribution). Tiga pilar sinkronisasi yang dicetuskan Mahawan Karuniasa yaitu pertama sinkronisasi

domestik menghadapi situasi internasional khususnya mendorong percepatan NZE negara maju, karena

Agenda global NZE 2050 tidak akan tercapai jika negara maju masih menggunakan target NZE 2050.

Kedua, sinkronisasi nasional lintas sektor yang dalam jangka menengah perlu menghindari baik

pengorbanan kontraksi ekonomi dari reduksi emisi maupun sebaliknya pengorbanan kenaikan emisi

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sinkronisasi pusat-daerah perlu implementasi yang

konkrit sejalan dengan pembangunan daerah, khususnya daerah tertinggal. Namun demikian

pembangunan daerah juga tidak dapat dibiarkan merusak lingkungan untuk pembangunan maupun

mengejar ketertinggalan. Semuanya berinti pada implementasi nyata perubahan pola pembangunan

berwawasan lingkungan seperti amanat UUD kita, demikian Mahawan Karuniasa menutup percakapannya