PDIP Beri Nilai Merah 5 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan: Gubernur Nol Persen, Cuma Indah di Kata

PDIP Beri Nilai Merah 5 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan: Gubernur Nol Persen, Cuma Indah di Kata

ANEKAFAKTA.COM,JAKARTA

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan nilai merah terhadap kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun terakhir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, Anies lebih pintar menata kata-kata dibandingkan bekerja.

Hal ini dikatakan Gembong Warsono berdasarkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan bahwa pak Anies adalah Gubernur 0 Persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

Gembong pun menyoroti beberapa program kerja yang gagal dijalankan di era kepemimpinan Gubernur Anies.

Beberapa program kerja yang capaiannya dinilai nol persen ialah naturalisasi atau normalisasi sungai, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pembangunan LRT KPDBU, ambil alih air bersih dari swasta, dan pembangunan ITF dalam kota.

Kemudian, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur, pembangunan Science Park, Electronic Road Pricing (ERP), fasilitas park & ride, dan taman pintar yang awalnya ditargetkan 175 lokasi.

Tak hanya itu, PDIP juga memberikan catatan merah terhadap beberapa program unggulan Anies yang realisasinya jauh dari target.

Seperti Rumah DP Nol Rupiah yang baru terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), rumah aman yang hanya tercapai 4 unit dari target 267 (1,5 persen), dan program OK OCE yang kini sudah berganti nama jadi JakPreneur yang hanya menghasilkan 6.000 wirausahawan dari target 200.000 (3 persen).

Selain itu, jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era pak Anies," ujarnya.

Berbagai hal yang dianggap sebagai kemunduran itu ialah keputusan menutup akses ke website anggaran (e-budgeting), video rapat tidak diupload ke kanal Youtube Pemprov DKI, menolak warga yang mengadu ke Balai Kota, dan menghambat akses informasi kepada wartawan.

Kemudian, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp152 miliar dalam program pengadaan lahan hunian DP Nol Rupiah, serta melanggar janji tidak akan menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari swasta.

Selama lima tahun memimpin Jakarta, Gubernur Anies Baswedan pun dinilai banyak membuang waktu dengan memprioritaskan program estetika kota.

"Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," kata Gembong.

(Heddot/Red)