Sosialisasi Publik Indonesia’s FOLU NET SINK 2030 KLHK Kepada Perusahaan-Perusahaan KADIN Indonesia

Sosialisasi Publik Indonesia's FOLU NET SINK 2030 KLHK Kepada Perusahaan-Perusahaan KADIN Indonesia

Jakarta,anekafakta.com

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan memberikan kesempatan baru bagi pelaku bisnis multi usaha kehutanan untuk memperluas jangakuan dalam sektor eknomi, sosial, dan lingkungan hidup. Model bisnis berkelanjutan serta ramah lingkungan hidup ini menjadi sesuatu yang baru bagi pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu komitmen Pemerintah terhadap FOLU NET SINK 2030 juga memberikan peluang dan tantangan baru bagi para pelaku usaha multiusaha kehutanan di Indonesia terkait penurunan emisi karbon.

Sosialisasi Publik Indonesia's FOLU NET SINK 2030 KLHK Kepada Perusahaan-Perusahaan KADIN Indonesia, merupakan salah satu bentuk fasilitasi dari KADIN REGENERATIVE FOREST BUSINESS SUB-HUB terkait edukasi model bisnis kehutanan yang berkelanjutan. 

Dalam kesempatan ini juga turut membantu Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya menyuseskan program Pemerintah terkait target penurunan karbon nasional pada tahun 2030. 

Kegiatan ini selain memberikan pengetahuan tentang target Pemerintah dalam penurunan emisi karbon, juga memberikan wawasan kepada para pelaku usaha multi usaha kehutanan tentang peluang-peluang yang akan didapatkan kedepannya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Bapak Dr.Ir Agus Justianto, M.Sc. Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bapak Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop. 

Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan KADIN Indonesia, Bapak Silverius Oscar Unggul. 

Dan terkahir Direksi PT. Sarpatim, Bapak Untung Agus Pramono. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasna bagi para anggota KADIN terkait model bisnis baru ini yang didapatkan dari narasumber sesuai dengan kompetensi dan kredibilitasnya masing-masing. Ruang diskusi antara segala pemangku kepentingan menjadi hal kunci dalam upaya mensukeskan target Pemerintah terkait FOLU NET SINK 2030.

Red/anekafakta.com