Ketum HMTI Kecam Keras Video Viral Gubernur, Muh Hajar ; " Gaya Dalil Sawer Tak Pantas Sebagai Panutan "
Kendari-Sultra ||anekafakta.com
Hangatnya perbincangan unggahan video tentang Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra),Ir Ali Mazi SH, tengah menghambur-hamburkan uang pada acara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Buton Utara ke-15 di Islamic Center mina-minanga kulisusu Butur pada 02 Juni lalu, juga menerima sorotan dari Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia mengecam Keras dan menilai tidak pantas di lakukan oleh seorang publik figur. Minggu, (03/07/2022).
Menurut Ketua Umum HMTI Muhammad Hajar, mempertontonkan secara tidak langsung menghambur uang dengan dalil sawer itu mencerminkan sikap seorang pemimpin yang tidak begitu peka terhadap permasalahan krusial daerah yang dipimpinnya.
"DPP HMTI Mengecam keras aksi dalil bagi bagi uang di atas panggung oleh Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra dan Bupati Butur" desusnya.
Ia menjelaskan, meski hal tersebut merupakan bentuk kegembiraan dimana pada momen saat itu adalah perayaan HUT kabupaten, namun hal demikian tak semestinya di lakukan seorang pemimpin yang merupakan simbol panutan masyarakat.
"Apalagi di tengah kemerosotan ekonomi yang belum pulih paska pandemi, selain itu semestinya gubernur juga dapat mempertimbangkan hati masyarakat Sultra lain yang tengah dipiluh resah pada persoalan infrastruktur tak kunjung jalan keluar. Jadi wajar saja ketika video itu banyak menuai sorotan " kata Hajar.
Sementara itu, menanggapi statemen kepala Dinas Kominfo Sulawesi tenggara mengatakan bahwa video viral gubernur Alimazi, merupakan Saweran yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sulawesi tenggara merupakan bahasa pembenaran yang tidak relevan.
Ketua umum HMTI itu menyanggah, Bahasa tradisi adalah penggunaan kata yang terikat pada suatu kebiasaan adat istiadat yang menjadi perilaku sebuah kebudayaan masyarakat daerah dan di lakukan sejak dulu secara turun-temurun.
Hajar mengatakan, Selaku salah satu Organisasi Adat Bumi anoa, tidak membenarkan adanya tradisi ataupun kebiasaan sawer masyarakat.
" Apalagi dengan cara yang tidak elegan seperti itu, seorang pejabat publik mestinya memberikan saweran dengan cara yang lebih mendidik dan terhormat. " Pungkas Muhammad Hajar.
Red/Team
Laporan : Asrianto Daranga
Posting Komentar