Konkorcab PMII Jabar Chaos, Penyelenggara Dianggap Berat Sebelah
Bekasi, Anekafakta.com
Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) ke - XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahap II yang digelar pada di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi Jawa Barat berujung ricuh, Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Panitia Penyelenggara dan Badan Pekerja Konkoorcab (BPK) dianggap memihak salah satu Kandidiat.
Persidangan Konkoorcab yang seharusnya dilaksanakan hari senin (08/11/2021) akhirnya sidang di gelar selasa (09/11/2021) siang, hal ini disebabkan salah satunya karena banyaknya aksi demonstrasi oleh kader-kader PMII yang menolak pelaksanaan Konkoorcab.
Salah satu peserta sidang F. Berliansyah mengungkapkan pada proses persidangan berlangsung kerusuhan tidak henti-henti terjadi di forum persidangan.
"Ini dipicu oleh banyaknya panitia yang ikut campur pada proses persidangan, yang padahal seharusnya hanya ada pimpinan sidang dan peserta penuh saja, panitia hanya bisa masuk jika dibutuhkan oleh persidangan dan disetujui peserta," kata Berliansyah kepada wartawan Rabu, 10 November 2021.
Berliansyah juga mengatakan pihaknya bersama sejumlah peserta sidang lainnya meminta selain peserta dan presidium sidang untuk keluar dari forum persidangan karena akan berpotensi terjadinya kerusuhan dan intimidasi terhadap pimpinan sidang.
"Hal tersebut terbukti Ketika beberapa peserta meminta pimpinan sidang untuk memverifikasi ulang keabsahan peserta sidang yang sebelumnya sudah ditetapkan BPK tanpa transparansi dan melampaui kewenangan BPK," katanya.
"Kami juga meminta pimpinan sidang perwakilan PB PMII untuk memverifikasi ulang peserta sidah sesuai dengan AD/ART dan PO PMII serta peraturan-peraturan PB PMII bahwa peserta konkoorcab adalah cabang definitif, namun Pimpinan Sidang dari PB PMII tidak mampu menjelaskan dan ini dianggap cacat, bahwa Pengurus PB PMII yang diutus tidak kompeten dan tidak memahami aturan organisasi," sambungnya.
Ia menjelaskan sampai sejauh ini Pimpinan Sidang yang diutus PB PMII tidak mampu menjelaskan, peserta malah dihadapkan dengan panitia dan terjadi keributan bahkan diduga terjadi persekusi dan intimidasi.
"Hal ini membuktikan PKC PMII Jawa Barat sebagai penanggungjawab, Panitia Pelaksana dan BPK berpihak penuh dengan kepentingan politik," paparnya.
Untuk informasi, sampai saat ini PB PMII sebagai pihak yang berwenang menentukan keabsahan kepengurusan cabang (definitif/legal) belum mengeluarkan Surat Keputusan PB PMII hasil Pleno PB PMII terkaita kebasahan cabang-cabang peserta konkoorcab.
Selanjutnya, Berliansyah mendesak PB PMII bertanggungjawab atas kekisrusan yang terjadi, dan harus segera mengeluarkan surat keputusan pleno PB PMII terkait legalitas cabang-cabang peserta konkoorcab.
"Selanjutnya, kami juga mendesak agar PB PMII menegur PKC PMII Jawa Barat, panitia Konkoorcab dan BPK yang berlaku melebihi kewenangan PB PMII terutama terkait penentuan peserta sidang definitif, karena diduga masih ada beberapa cabang yang belum memiliki SK dan SK yang sudah Kadaluarsa namun tidak diberi payung hukum oleh PB PMII terkait kewenangannya mengikuti Konkoorcab. Maka peserta sidang meminta PB PMII mengeluarkan keputusan organisasi terkait hal tersebut terlebih dahulu agar mempunyai payung hukum yang jelas sebelum sidang dilanjutkan," ungkapnya.
"Selain itu, peserta juga mendesak agar BPK membuka data hasil verifikasi kandidat Calon Ketua PKC kepada seluruh kader PMII karea terindikasi ada kecurangan," pungkas Berliansyah.
DEDE .KH
Posting Komentar