Tuntut Skala Prioritas Pembangunan, JALAMAS Turun ke Jalan
SERANG,anekafakta.com
Forum yang mengatasnamakan Jaringan Lembaga Media Mahasiswa dan Ormas (JALAMAS) turun ke jalan menuntut Pemerintah Kabupaten Serang lebih bijak dalam mengutamakan skala prioritas Pembangunan jalan.
Aksi yang dilakukan oleh JALAMAS merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemkab Serang, terutama DPUPR dalam melaksanakan program pembangunan jalan untuk masyarakat.
"Aksi yang kami lakukan merupakan salah satu bentuk kecewakan terhadap Pemda Serang yang kurang melek untuk kepentingan masyarakat. Jalan yang harusnya jadi prioritas justru diabaikan," kata koordinator aksi, Lukman, saat audensinya, di Kantor Kecamatan Binuang, Kamis (27/5/2021).
Menurutnya, DPUPR Kabupaten Serang juga gagal dalam menjalankan fungsinya dalam melaksanakan program pembangunan. Yang mana kata dia, pembangunan jalan yang ada juga saat ini mangkrak dan tidak jelas proses dan progresnya.
"Bagaimana yang jalan hancur akan segera dibangun, yang sedang di bangun saja mogok alias mangkrak. Dan ini jelas bentuk kegagalan pihak DPUPR dalam melaksanakan tugasnya," tegasnya.
Lukman menegaskan, progam pemerataan pembangunan yang di gembar-gemborkan Bupati Serang serasa janji Palsu (PHP). Dan itu jelas di beberapa ruas jalan Kabupaten seperti Mandaya - Sukamapir, Binuang - Mekarsari dan Warung Bandrek - Wewuluh hingga saat ini tidak tersentuh pembangunan.
"Kami minta Bupati Serang jangan hanya bisa mimpin rapat di Kantor, sesekali cek mana saja masyarakatnya yang butuh perhatian," tegasnya.
"Ini aneh, jalan yang baru serah terima aset dibangun. Jalan yang jelas jelas milik Kabupaten Serang justru diabaikan," imbuhnya.
Lukman juga mengatakan, jika tiga jalan yang saat ini masih belum tersentuh itu jelas dibutuhkan masyarakat. Selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, jalan itu sudah sangat lama tidak di perhatikan.
"Kami minta, baik DPRD maupun Bupati Serang dan juga DPUPR dapat sesegera mungkin memberikan jawaban atas keinginan masyarakat atas pembangunan jalan Mandaya - Sukampir, Warung Bandrek - Wewuluh dan Binuang-Mekarsari," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR) Ansori menambahkan, jika aksi damai yang dilakukan bersama masyarakat merupakan bentuk keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Yang mana, kata Ansori di Kecamatan Binuang dan Carenang masih ada jalan yang tidak tersentuh pembangunan.
Ansori juga meminta DPRD Kabupaten Serang tidak hanya pintar bicara. Tapi lebih pada mendengar aspirasi masyarakat dan menjadi kontrol OPD-OPD yang menjadi pelaksana program untuk kepentingan masyarakat.
"Kami minta jangan sampai masyarakat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPRD. Jadi tolong dengar aspirasi kami," tegasnya.
Soal skala prioritas pembangunan, lanjut Ansori, ia dan masyarakat menginginkan sesegera mungkin dibangun jalan penghubung di dua Kecamatan Carenang dan Binuang yang sudah masuk dalam setiap Musrenbang.
Sementara itu, kata Ansori soal mangkraknya pembangunan jalan Cikande-Binuang dengan nilai anggaran Rp. 23 milyaran menjadi Rp. 26 milyar yang dikerjakan PT. Banten Kidul Jaya Utama yang saat ini mangkrak hampir 4 bulan, dalam hal ini Kabid Binamarga DPUPR Kabupaten Serang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus tegas dan transparan.
"Kami juga minta PPK tegas. Kapan akan dilakukan pembangunan lanjutan, atau blacklist perusahaan kontraktor yang tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu. Jangan saling lempar seperti main petak umpet. Ingat pembangunan ini menggunakan uang rakyat bukan uang pejabat," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan pihak DPUPR Kabupaten Serang yang hadir dalam audiensi di Kantor Kecamatan Binuang menyampaikan bahwa, dirinya akan segera menyampaikan apa yang menjadi tuntutan warga terkait aksi damai yang di gelar JALAMAS.
"Semua masukan dan tuntutan rekan-rekan akan segera saya sampaikan ke pimpinan (Pak Kadis-red) dan pejabat lainnya. Saya ucapkan terima kasih," ucapnya singkat.
(Kaji/Red)
Posting Komentar