Aliansi Pemuda SUMUT Geruduk KPK, Desak Tangkap Putri dan Menantu Presiden ke7 Joko Widodo
ANEKAFAKTA.COM,JAKARTA
Massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda Sumatera Utara-
Maluku Utara (AP Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih
KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025).
Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap putri dan
menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus "Blok Medan".
Koordinator Aksi dari Maluku Utara, Wulan Rygyar Nainggolan, mengatakan, dalam
persidangan kasus dugaan suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku
Utara (Malut) dengan terdakwa Abdul Ghani Kasuba selaku mantan Gubernur Malut,
terungkap adanya kepemilikan IUP dengan istilah "Blok Medan".
Blok Medan disebut-sebut milik Bobby Nasution selaku menantu Jokowi, dan
Kahiyang Ayu selaku putri Jokowi.
"Dalam fakta persidangan disebutkan berulang-ulang kali, dilakukan demonstrasi
dan dilaporkan ke KPK, tapi apa yang dilakukan KPK sampai saat ini? KPK takut dan
tidak berani memanggil dan menangkap Bobby Nasution dan anak Presiden ke-7
Jokowi, Kahiyang Ayu," kata Wulan dalam orasinya di atas mobil komando.
Aliansi Pemuda Sumut mencurigai ada kongkalikong yang terjadi di KPK. Sehingga
tidak berani mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi.
"KPK melakukan pembiaran terhadap Bobby Nasution dan Kahiyang dan juga
Samuel Nababan yang juga terlibat izin usaha pertambangan di Maluku Utara," kata
Wulan.
Padahal, kata Wulan, dalam fakta persidangan dengan jelas disebutkan Blok Medan
adalah milik Bobby Nasution menantu Jokowi.
Koordinator Aksi dari Sumatera Utara (Sumut), Puji Mangondro, mengatakan, dalam
aksi unjuk rasa kali ini, pihaknya membawa topeng bergambar wajah 3 orang, yakni
Bobby Nasution, Kahiyang Ayu, dan Samuel Nababan yang merupakan orang dekat
Bobby Nasution.
"Kami meminta kepada KPK, ini kami tunjukkan, inilah orang yang harus segera
ditangkap oleh KPK.
Jika tidak segera ditangkap, kami pastikan akan bawa massa
lebih banyak datang ke tempat ini," pungkas Puji.
Sebelumnya
beberapa aktivis yang ternaung dalam Nurani '98 menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025) siang.
Mereka mendesak KPK juga mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, dan keluarganya. Mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, siapapun sama di muka hukum termasuk ucap Presiden Joko Widodo," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, di Gedung KPK.
Tak hanya Ray Rangkuti, di lokasi juga tampak akademisi UNJ, Ubedillah Badrun; Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto; dan sejumlah aktivis lainnya.
Kedatangan mereka bertujuan memantau perkembangan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga, yang sebelumnya telah mereka laporkan ke Direktorat PLPM KPK.
Apalagi, baru-baru ini Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Jokowi dalam daftar finalis pemimpin dunia terkorup.
Kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.
Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami," kata Ray.
Diberitakan sebelumnya, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina,
dan pengusaha India Gautam Adani.
Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.
OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.
Sebelumnya
Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.
OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.
Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Hddt/Red
Posting Komentar